Profil

road map komisi informasi

 

I. Profil Komisi Informasi

FUNGSI KOMISI INFORMASI : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi. (berdasarkan Pasal 23 UU No.14 Tahun 2008)

 

TUGAS KOMISI INFORMASI (berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU No.14 Tahun 2008) :

  1. Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

  2. Menetapkankan kebijakan umum pelayanan informasi publik ; dan

  3. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

WEWENANG KOMISI INFORMASI  (berdasarkan pasal 27 UU No.14 Tahun 2008) :

  1. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang ; memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi.

  2. Kewenangan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi meliputi kewenangan sesuai tingkatan kewenangan relatifnya.

 

Visi Komisi Informasi :

“Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif”.

Visi tersebut bisa dijabarkan arti katanya menjadi:

  1. Lembaga yang mandiri. Artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik.

  2. Lembaga yang kredibel.Artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik.

  3. Ikon dalam mewujudkan peyelenggaraan Negara yang akuntabel. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif.

  4. Ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif.Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif.

Misi Komisi Informasi sebagai berikut:

  1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.

  2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi

  3. Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

  4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.

  5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

https://www.komisiinformasi.go.id/category/profil/visi-dan-misi

 

RENCANA STRATEGIS KOMISI INFORMASI (berdasarkan pasal 3 UU No.14 Tahun 2008) :

  • Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

  • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

  • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan , efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

  • Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

  • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa

  • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

PROGRAM KERJA POKOK KOMISI INFORMASI  :

  • Penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi serta pemantauan pasca putusan komisi informasi.

  • Advokasi, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik pada pengguna dan pemohon informasi publik juga badan publik.

  • Monitoring dan evaluasi implementasi layanan informasi publik di badan publik baik offline maupun online.

  • Pembuatan juklak dan juknis standar layanan informasi publik.

  • Mendorong implementasi rencana aksi open government dan inisiatif lainnya terkait penguatan keterbukaan informasi publik.

 

1024x1610_eb73c7db2ed8248883a2cceae6a744ecc4255113

 

II.  PROFIL KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  PERIODE TAHUN 2016-2020  https://www.komisiinformasi.info/profil-komisioner   Unduh Dokumen Profil Komisioner

cropped-iklan-fb-1.png

 

III. PROFIL SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI KALTIM  https://www.komisiinformasi.info/profil-sekretariat

BENTUK DAN FUNGSI SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI KALTIM

Bentuk dan fungsi sekretariat Komisi Informasi sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 29 UU NO.14 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
(2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
(4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

baca juga Putusan Mahkamah Konstitusi No : 116/PUU-XII/2014 yang salinannya bisa diunduh di  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/116_PUU-XII_2014.pdf

 

STAF / PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI KALTIM

Terdiri dari 3 orang Aparatur Sipil Negara dan 7 orang Tenaga Alih Daya (TAD) yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim. untuk memperlancar pelaksanaan tupoksi staf / personalia pada sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim sebagai penanggungjawab berjalannya tupoksi sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kaltim mengeluarkan surat keputusan untuk menunjuk seorang kordinator urusan administrasi sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kaltim SK Penugasan ASN Dinas Kominfo Prov. Kaltim ke Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kaltim

ARSIP ADMINISTRASI LAPORAN DAN DOKUMEN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI KALTIM

 

Tinggalkan Balasan