Putusan PSI KI Kaltim

 

Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi

NO REGISTERPEMOHONTERMOHONWAKTU PENYELESAIAN, JENIS PUTUSAN & STATUS PASCA PUTUSANWAKTU PEMBACAAN PUTUSANVIEW/UNDUH SALINAN PUTUSAN
0016/REG-PSI/X/2017YAYASAN ALUMNI A’TAHWAKANWIL DJKN KEMENKEU RI – KALTIM & KALTARA60 HARI KERJA, MEDIASI, INKRAH18 Januari 2018SALINAN PUTUSAN
0020/REG-PSI/XII/2017PT. Sejahtera Wastu PerintisPemerintah Kota Samarinda41 HARI KERJA, MEDIASI, INKRAH8 Pebruari 2018SALINAN PUTUSAN
0024/REG-PSI/XII/2017Leni AnggraeniKelurahan Sempaja Selatan33 HARI KERJA,MEDIASI,INKRAH8 Pebruari 2018SALINAN PUTUSAN
0025/REG-PSI/XII/2017Leni AnggraeniPemerintah Kota Samarinda32 HARI KERJA ,MEDIASI, INKRAH8 Pebruari 2018SALINAN PUTUSAN
0026/REG-PSI/XII/2017Leni AnggraeniInspektorat Kota Samarinda32 HARI KERJA, MEDIASI, INKRAH8 Pebruari 2018SALINAN PUTUSAN
0023/REG-PSI/XII/2017Leni AnggraeniKecamatan Samarinda Utara38 HARI KERJA, MEDIASI, INKRAH15 Pebruari 2018SALINAN PUTUSAN
0014/REG-PSI/X/2017Yayasan BumiDPM-PTSP Pemprov Kaltim.125 HARI KERJA, AJUDIKASI, INKRAH2 April 2018SALINAN PUTUSAN
0017/REG-PSI/XI/2017I Putu Agus YudiantaraDinas Kehutanan Provinsi Kaltim129 HARI KERJA,AJUDIKASI, INKRAH4 Juni 2018SALINAN PUTUSAN
0004/REG-PSI/I/2018PT. Sejahtera Wastu PerintisPT. Pelabuhan Samudera Palaran79 HARI KERJA, AJUDIKASI,INKRAH21 Mei 2018SALINAN PUTUSAN
0006/REG-PSI/IV/2018Sindoro TjokroteknoUPTB Bapenda Prov.Kaltim-wilayah Samarida45 HARI KERJA,AJUDIKASI,INKRAH6 Juni 2018SALINAN PUTUSAN
0007/REG-PSI/IV/2018Sindoro TjokroteknoBalai wilayah sungai III Kalimantan-Kementerian PUPR45 HARI KERJA,AJUDIKASI,INKRAH6 Juni 2018SALINAN PUTUSAN
0008/REG-PSI/IV/2018Bernande ManaluPT. PLN Regional Kaltim-Kaltara55 HARI KERJA,AJUDIKASI,INKRAH5 Juli 2018Salinan Putusan
0009/REG-PSI/IV/2018Sindoro TjokroteknoPDAM Kota Samarinda44 HARI KERJA,MEDIASI,INKRAH5 Juli 2018Salinan Putusan
0001/REG-PSI/I/2018

PT SWPKelurahan Bukuan, Kota Samarinda121 Hari Kerja,AJUDIKASI,INKRAH12 Juli 2018Salinan Putusan
0002/REG-PSI/I/2018PT SWPKecamatan Palaran, Kota Samarinda121 Hari Kerja,AJUDIKASI,INKRAH12 Juli 2018Salinan Putusan
0003/REG-PSI/I/2018PT SWPPemerintah Kota Samarinda120 Hari Kerja,AJUDIKASI,INKRAH12 Juli 2018Salinan Putusan
0005/REG-PSI/2018HM RoesliKantor Pertanahan Samarinda120 Hari Kerja,MEDIASI,INKRAH26 Juli 2018Salinan Putusan
0012/REG-PSI/VI/2018Roni Mai SandiPemprov Kaltim-Biro Hukum35 Hari Kerja,AJUDIKASI,INKRAH26 Juli 2018Salinan Putusan
0015/REG-PSI/X/2017Yayasan Alumni Sekolah Ta'hwaKantor Pertanahan Samarinda197 Hari Kerja,AJUDIKASI,INKRAH7 Agustus 2018Salinan Putusan
0022/REG-PSI/XII/2017Yayasan Alumni Sekolah Ta'hwaPemkot Samarinda143 Hari Kerja,AJUDIKASI,INKRAH7 Agustus 2018Salinan Putusan
0018/REG-PSI/XII/2017Yayasan MelatiPemprov Kaltim154 Hari Kerja,AJUDIKASI,INKRAH7 Agustus 2018Salinan Putusan
0021/REG-PSI/XII/2017LKBH PelangiKecamatan Loajanan Kutai Kartanegara169 Hari Kerja, Ajudikasi12 September 2018Salinan Putusan
Ringkasan dan salinan putusan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Kaltim Tahun 2018-2020

 

banner salinan putusan 2017

 

RINGKASAN DAN SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI KALTIM TAHUN 2017

I. Ringkasan dan Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 :

I.1. Putusan Nomor: 0003/REG-PSI/II/2017

Pemohon : Darius Saiman dengan termohon : pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Informasi yang disengketakan : Data atau Dokumen · Amdal Perkebunan Sawit atas nama :

  1. PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ)
  2. PT. Munte W aniq Jaya Perkasa (PT. MW JP)

Isi putusan : Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 40 Hari Kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

  View / Unduh Salinan Putusan

 

I.2. Putusan mediasi Nomor: 0002/REG-PSI/I/2017

Pemohon : M. Saifullah dengan termohon : kelurahan air hitam Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan : Surat Keputusan Pengangkatan Ketua RT 01 Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, tahun 2016/2019 beserta susunan Pengurus, Surat Informasi nama-nama yang menolak diadakan pemilihan ketua RT kembali di RT 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016, Bukti Pembayaran honor gaji Ketua RT 01 di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, mulai tahun 2013- sekarang,Bukti Pembayaran honor gaji Ketua RT 01 di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2013- sekarang, Surat bukti pengembalian honor gaji Ketua RT yang tidak ada SK Ketua RT 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu kepada Negara dari Tahun 2014-sekarang, dari masa (Alm) Musa dan Sugiharto dan bukti pengembalian honor gaji Ketua RT Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2013-sekarang, Surat Pengantar RT dikeluarkan Ketua RT 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu bulan Januari –Oktober 2016 yang dikeluarkan Sugiharto.

Isi putusan : termohon bersedia memberikan informasi yang berada dalam penguasaan termohon dan sebagian informasi yang tidak berada dalam penguasaan termohon tidak diberikan kepada pemohon karena berada di instansi lain.

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 37 Hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

I.3. Putusan penetapan Nomor: 0001/REG-PSl/1/2017

Pemohon : Bernande Manalu dengan termohon : Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan :

salinan dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Ketua RT. 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016 beserta susunan Pengurus.

Isi putusan : pemohon mencabut register sengketa informasi dalam proses ajudikasi dikarenakan informasi yang dimohon sudah diberikan oleh termohon.

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 49 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

I.4. Putusan Nomor : 0005 / REG-PSI/IV/2017

Pemohon : PT. Alur Inti Mahakam dengan Termohon : PT. Pelindo IV cabang Samarinda

Informasi yang disengketakan : Laporan bongkaran kapal container dipelabuhan PT. Pelabuhan Samudera Palaran Samarinda sejak beroperasinya pelabuhan PT. Pelabuhan Samudera Palaran Samarinda dari tahun 2011 s/d desember 2016 sesuai bukti manifest yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran sebagai pemakai jasa bongkar muat kapal di pelabuhan PT. Pelabuhan Samudera Palaran Samarinda, Bukti pembayaran administrasi bongkaran muat kapal container yang dipungut dari pemilik barang yang pungutan tersebut dibayar via tagihan jasa bongkar / muat PT. Pelabuhan Samudera Palaran Samarinda ke EMKL/ pemilik barang sebesar Rp 2.750 /container yang dibayarkan ke asosiasi ALFI, INSA, dan APBMI sesuai jumlah bongkaran kapal sesuai dengan manifest kapal yang dikerjakan oleh koperasi TKBM samarinda, Notulen rapat PT. Pelindo samarinda dengan pemerintah kota samarinda dan ketiga asosiasi ALFI, INSA, dan APBMI tentang kesepakatan pungutan fee tentang tarif fee bongkar muat open door yang dibuat tanggal 29 september 2015 dengan no. 05/HK.301/81/SMD.2015, No. 0403.09.15/Dir/PSP, No. 41/DPC-APBMI/VIII/2015, No. 053/ALFI-SMD/VII/2015, No. 031/DPC-INSA/XI/2015, Bukti pungutan PT. Pelabuhan Samudera Palaran Samarinda tentang surat keputusan pemasangan metal tug dipungut kepada pemilik tunda yang keluar/masuk pelabuhan PT. Pelabuhan Samudera Palaran Samarinda , Surat kesepakatan kerjasama kegiatan pelayaran bongkar/muat barang diterminal jalan yos sudarso samarinda antara PT. Pelindo samarinda dengan DPC asosiasi perusahaan bongkar/muat kalimantan timur dengan no. 68/HK.301/SWP-2012 dan No. 03/DPC-APBMI/SMD/VII/2012 pada tanggal 4 juli 2012 tentang pungutan fee yang besaran iuran keanggotaan asosiasi dibedakan menurut jenis barang yang ditanda tangani oleh general manager PT. Pelindo Samarinda Bapak Budi Revianto dengan ketua DPC APBMI Tekka Sengko dan jumlah besaran iuran kegiatan keanggotaan asosiasi yang telah diayar oleh PT. Pelindo IV cabang Samarinda sejak berlakunya kesepakatan tersebut sampai desember 2016 untuk kapal-kapal yang melakukan kegiatan bongkar/muat di pelabuhan umum jalan yos sudarso samarinda, Surat menteri no. PR.302/2/10/PHB 2006 tanggal 11 april 2006 tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa ke pelabuhan yang ditujukan kepada PT. Pelindo IV di makassar, Surat menteri no. PR 302/2/10/PHB 2011 tanggal 8 maret 2011 tentang persetujuan penyesuaian tarif bongkar/muat peti kemas, Nota kesepakatan (MoU) DPP INSA dengan PT. Pelindo IV No.353/Pelindo IV/07-2008 tanggal 11 juli 2008 yang ditanda tangani Direktur Utama PT Pelindo IV Makassar dan Ketua Umum DPP INSA Jakarta.

Isi putusan : Penyelesaian permohonan sengketa informasi ditolak dikarenakan tidak terpenuhinya kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim dan penyelesaian sengketa informasi selanjutnya ditangani Komisi Informasi Pusat .

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 19 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

I.5. Putusan Nomor: 0004/REG-PSI/IV/2017

Pemohon : PT. Merah Putih Mandiri dengan termohon : PT. Pelindo IV Cabang Samarinda

Informasi yang disengketakan : Bukti salinan tertulis dari Kejaksaan Tinggi tentang SP3 kasus perhentian sekandal PT. Pelindo yang berindikasi merugikan keuangan Negara di sector PNPB senilai Rp. 17.000.000.000 M, Kontrak kerja pembangunan pagar pemisah batas pelabuhan dengan jalan raya sepanjang kurang lebih 1 KM dengan nilai kontrak kerja dan nama konteraktor, Sejak terbitnya Perda 01 Tahun 1989 pelaksanaan asist tug di jembatan Mahakam, Jembatan Mahulu, dan Jembatan Mahkota II. Jumlah tongkang yang lintas di kolong 3 (tiga) jembatan dan jumlah penerimaan PNPB yang sudah disetor ke Kas Negara/Kas KSOP sesuai ijin pergerakan kapal yang dikeluarkan oleh KSOP dari tahun 1989-2016, Biaya pembangunan nilai kontrak kerja gudang baru di samping kantor KSOP di Jl. Yos Sudarso Samarinda, Biaya pembangunan nilai kontrak kerja Mes KSOP Pelabuhan Kelas II Samarinda, Nilai pembelian satu unit TB. Mahakam komplit dengan mesin kapal siap operasional, Nilai penjualan jasa penyewaan crean kepada PBM/EMKL/ Pelayanan untuk kegiatan bongkar/muat, Jumlah tenaga PANDU yang disampaikan dalam pelayanan jasa PANDU, dari kapal tunda yang dimiliki untuk Jembatan Mahulu, Mahakam dan Mahkota II pelabuhan umum Jln. Yos Sudarso dan PT. Pelabuhan Samudra Palaran, Ganti rugi atas gugatan CV.ADS dalam pelayanan jasa asisst tug dan nilai/penerimaan PNPB di Jembatan Mahkota II yang dibayarkan CV.ADS, Kontrak kerja dengan PT.Nusantara Samudera Sejahtera dalam pelayanan asisst tug di Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam.

isi putusan : Penyelesaian permohonan sengketa informasi ditolak dikarenakan tidak terpenuhinya kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 19 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

I.6. Putusan Mediasi Nomor : 0010/REG-PSI/VI/2017

Pemohon : M. Saifullah dengan Termohon :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan :

1. Meminta No surat keluar masuk dari RT. 01 Kelurahan Air Hitam Januari 2016 – Oktober 2016 / sebaliknya dari kecamatan kepada RT. 01 Kelurahan Air Hitam Samarinda.
2. Meminta Daftar Nama Penduduk RT. 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu.
3. Meminta Surat pengantar RT yang dikeluarkan oleh Sugiharto dari bulan Januari 2016 – Oktober 2016 RT. 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu.

Isi Putusan : termohon bersedia memberikan sebagian informasi yang berada dalam penguasaan termohon dan boleh diberikan pada pemohon dan tidak memberikan sebagian informasi kepada pemohon karena tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 43 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

View/Unduh Salinan Putusan

 

I.7. Putusan Nomor : 0008/REG-PSI/V/2017

Pemohon : M. Saifullah dengan Termohon : Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan : Bukti pembayaran honor gaji ketua RT 01 atas nama Sugiharto Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu mulai tahun 2014-2017, Bukti pembayaran honor gaji Ketua RT di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu mulai tahun 2013-2017, Surat bukti pengembalian honor gaji ketua RT yang tidak ada SK ketua RT 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kepada negara mulai tahun 2013-sekarang dari masa (Alm) Musa dan Sugiharto. Serta bukti pengembalian honor gaji ketua RT Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu mulai tahun 2013-2017.

Isi Putusan : Mengabulkan dan menolak sebagian permohonan pemohon sengketa informasi.

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 77 Hari Kerja

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

==>   View / Unduh Salinan Putusan

 

I.8. Putusan Nomor : 0007/REG-PSI/V/2017

Pemohon : B. Manalu dengan Termohon : Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan : nama-nama warga yang berdomisili tetap di Jalan Ir. H. Juanda 4 RT. 01 Kelurahan Air Hitam berdasarkan catatan Kecamatan Samarinda Ulu

Isi Putusan : Mengabulkan Permohonan Pemohon yang berupa informasi data kependudukan warga di Jalan Ir. H. Juanda 4 RT. 01 Kelurahan Air Hitam dengan format yang bersifat agregat.

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 85 hari kerja

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

==> View / Unduh Salinan Putusan

 

I.9. Putusan Nomor : 0009/REG-PSI/V/2017

Pemohon : M. Saifullah dengan Termohon : Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan : daftar lengkap nama penduduk RT 01 Kel. Air Hitam, surat tembusan dengan nomor: 307/71/pem-ksu/III/2016, nama & alamat lengkap yang mengambil surat dengan nomor: 307/71/pem-ksu/III/2016 tembusan yang ditujukan kepada Mohammad Saifullah

Isi Putusan : Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan data informasi berupa laporan data informasi kependudukan warga di Jalan Ir. H. Juanda 4 RT. 01 Kelurahan Air Hitam dengan format yang bersifat agregat.  Menyatakan informasi yang dimintakan pemohon yang berupa ; surat tembusan dengan nomor: 307/71/pem-ksu/III/2016 ; Meminta nama & alamat lengkap yang mengambil surat dengan nomor: 307/71/pem-ksu/III/2016 tembusan yang ditujukan kepada Mohammad Saifullah, telah dipenuhi oleh Termohon

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 85 hari kerja

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

==> View / Unduh salinan putusan

 

I.10. Putusan Nomor:  0006/REG-PSI/IV/2017

Pemohon : Darius Saiman dengan Termohon : Kanwil BPN Provinsi Kaltim

Informasi yang disengketakan :

Hak Guna Usaha (HGU), Peta dan Titik Koordinat HGU Perkebunan Sawit : 1. PT Borneo Surya Mining Jaya (PT BSMJ) 2. PT Munte Waniq Jaya Perkasa (PT MWJP)Isi Putusan : mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan 1 anggota majelis komisioner memberikan dissenting opinion atas kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

Jangka waktu penyelesaian sengketa : 110 Hari Kerja

status hukum pasca putusan : Sudah berkekuatan hukum tetap

==> View / Unduh Salinan Putusan

 

I.11. Putusan Mediasi Nomor : 0011/REG-PSI/VII/2017

Pemohon : JATAM KALTIM dengan Termohon : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kaltim

Informasi yang disengketakan : Daftar perusahaan pertambangan batubara se-Kalimantan Timur yang telah menyetor dana jaminan reklamasi dan yang tidak menyetorkan jamrek Per 23 Mei 2017. (Hal ini sesuai dengan pemyataan resmi pihak Pemprov Kaltim melalui Dinas Pertambangan Prov. Kaltim Pada 9 Mei 2017 di acara Koordinasi Supervisi up Minerba KPK di Balikpapan.) dan Dafar nama Izin Usaha Pertambangan Batubara se-Kalimantan Timur yang berstatus CNC dan NON-CNC Per 23 mei 2017. (Hal ini sesuai dengan pernyataan resmi pihak Pemprov Kaltim melalui Dinas Pertambangan Prov. Kaltirn Pada 9 Mei 2017 di acara Koordinasi Supervisi Minerba KPK di Balikpapan.)

Isi Putusan : Termohon bersedia memberikan informasi dan data yang diminta oleh pemohon sesuai format yang disepakati para pihak dalam mediasi.

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 91 hari kerja

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

==> View/Unduh Salinan Putusan

 

I.12. Putusan Mediasi Nomor : 0012/REG-PSI/VIII/2017

Pemohon : PT. Sejahtera Wastu Perintis dengan Termohon : Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim

Informasi yang disengketakan :

  1. Lampiran bukti copy dokumen permohonan dari persyaratan untuk mendapatkan ijin usaha baru PT. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bagi perusahaan yang mendapatkan ijin usaha sesuai ketentuan dan persyaratan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
  2. Dokumen copy data untuk ijin PT. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang diterbitkan Kepala Dinas Perhubungan untuk periode tahun 2013 s/d 2016 (daftar nama terlampir).
  3. Dokumen kelengkapan persyaratan untuk memperoleh ijin baru PT. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sesuai ketentuan dan persyaratan berdasarkan : AD/ART Gafeksi (INFA) pasal 29 ayat (1) dan (2) tahun 2009 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Bab IV Pasal 6 ayat ( 1 ), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan NO’: PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 130 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 74 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Pasal 6 ayat (I), (2), (3), (4) dan (5)

 

Isi Putusan : Bahwa Termohon sepakat memenuhi permintaan Pemohon melakukan evaluasi terhadap seluruh perusahaan pemilik Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang diterbitkan Termohon, termasuk melakukan pengecekan keberadaan Domisili Kantor dan Identitas Nama Pelang Kantor Perusahaan (Bukti Foto ), Nama Tenaga Ahli (Copy Jjazah) serta waktu 3 (tiga) bulan evaluasi sudah ada hasilnya, didahului dengan menerbitkan surat pemberitahuan ke masing-masing perusahaan, bahwa Termohon segera turun ke lapangan dalam rangka melakukan evaluasi.

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 77 hari kerja

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

==> View / Unduh Salinan Putusan

 

I.13. Putusan Mediasi Nomor : 0013/REG-PSI/X/2017

Pemohon : Jatam Kaltim dengan Termohon : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim

Informasi yang disengketakan : Dokumen AMDAL, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan 80 Perusahaan Pertambangan Batubara se Provinsi Kaltim.

Isi Putusan : Termohon bersedia memberikan informasi yang dimintakan pemohon dengan catatan hanya informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh termohon. sedangkankan informasi lainnya yang tidak dikuasai dan didokumentasikan oleh termohon karena berada dibawah penguasaan kabupaten dan kota, Termohon bersedia memberikan surat pengantar kepada pemohon untuk mengakses informasi tersebut kepada kabupaten dan kota dan pemohon menyepakati hal tersebut.

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 57 Hari Kerja

Status hukum pasca putusan : Sudah berkekuatan hukum tetap

==> VIEW/UNDUH SALINAN PUTUSAN

 

 

banner salinan putusan 2016

 

RINGKASAN DAN SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI KALTIM TAHUN 2016

II. Ringkasan dan Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 :

II.1. Putusan Penetapan Nomor: 0002/REG-PS1/11/2016

Pemohon : Agus Hariyanto dengan Termohon : Dinas Pendidikan & kebudayaan Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan : Laporan penggunaan BOSDA tahun 2013 dan 2014 , RAPBS tahun 2013 dan 2014.

Isi putusan : Menetapkan pencabutan register PSI oleh pemohon dalam proses ajudikasi dikarenakan informasi yang diminta oleh pemohon telah diberikan oleh termohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 116 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.2. Putusan Nomor: 0003/REG-PSI/III/2016

Pemohon : Muhammad Idris dengan Termohon : Polresta Samarinda

Informasi yang disengketakan :

Berita Acara Pertemuan / Mediasi pada tanggal 9 April 2015antara PT. Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir,(Keterangan berdasarkan surat undangan Nomor : B/746/IV/2015/Reskrim).

Notulensi / Mediasi pada tanggal 9 April 2015antara PT. Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir,(Keterangan berdasarkan surat undangan Nomor : B/746/IV/2015/Reskrim).

Isi putusan : Menyatakan tidak menerima Permohonan Sengketa informasi Pemohon (Neit Ontvan

kelijke Verklaard)

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 106 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.3. Putusan mediasi NOMOR : 0009/REG-PSI/V/2016

Pemohon : Mustakim dengan Termohon : Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Informasi yang disengketakan :

Salinan Dokumen RTRW, IUP Pertambangan, Rencana Reklamasi Pertambangan, APBD, RPJMD, Rencana Jalur Kereta Api, MoU dan Kajian teknis sciences and technology park (STP).

Isi putusan : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 94 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.4. Putusan mediasi Nomor: 0010/REG-PSI/V /2016

Pemohon : wastaman dengan termohon : pemerintah Kab. Berau

Informasi yang disengketakan :

Dokumen Hasil Review izin UKP4 Kcrjasama Pemprov Kaltim dengan Kabupaten Kutai

Kartanagara dan Kabupaten Berau

Isi putusan : kesepakatan kerjasama antara Pemohon dan Termohon, untuk mencari dan menelusuri bersama-sama daftar informasi yang dimintakan Pemohon terse but kelernbaga berwenang.

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 88 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.5. Putusan Mediasi Nomor: 0012/REG-PSI/VI/2016

Pemohon : Bernande Manalu dengan Termohon : kelurahan Air Hitam Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan : SK Ketua RT. 01 Kelurahan Air Hitam atas nama Alm. Musa Tahun 2013/2016 beserta susunan kepengurusan, SK Ketua RT. 01 Kelurahan Air Hitam atas nama Sugiarto Tahun 2014/2016 beserta susunan kepengurusan, Berita Acara hasil pemungutan suara pemilihan RT. 01 tanggal 15 Januari 2016, beserta berita acara, hasil pemilihan, dan usulan penetapan Ketua RT. 01. Yang melanggar Perda No 22 tahun 2013, Surat Keputusan RT. 01 Kelurahan Air Hitam tahun 2016 apabila sudah terbit.

Isi putusan : Termohon bersedia untuk memberikan sebagian besar informasi diminta oleh pemohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 88 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.6. Putusan Nomor: 0007/REG-PSI/V/2016

Pemohon : Fauzan al faruk dengan Termohon Kanwil BPN Kaltim

Informasi yang disengketakan :

  1. Salinan Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMM)
  2. Salinan Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) PT. Teguh Jayaprima Abadi (TJA)
  3. Salinan Dokumen Peta Perkebunan PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMM)
  4. Salinan Dokumen Peta Perkebunan PT. Teguh Jayaprima Abadi (TJA)

Isi putusan : belum dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 143 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.7. Putusan Nomor: 0004/REG-PSI/V/2016

Pemohon : Junaidi dengan Termohon : SDN 007 Samarinda

Informasi yang disengketakan : Salinan Dokumen RAPBS Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2013, Salinan Dokumen RAPBS Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2014, Salinan Dokumen RAPBS Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSDA Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2013, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSDA Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2014, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSDA Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2013, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2014, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K13 Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2013, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K13 Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2014, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K13 Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pramuka Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2013

Isi putusan : mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 138 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.8. Putusan mediasi Nomor: 0006/REG-PSI/V/2016

Pemohon : Junaidi dengan Termohon : Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim

Informasi yang disengketakan : Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar

Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2013, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2014, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K13 Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2013, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K13 Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2014, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K13 Sekolah Dasar Negeri 007 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2015

Isi putusan : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 77 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.9. Salinan putusan Nomor: 0015/REG-PSI/VIII/2016

Pemohon : Maulana Yudhistira dengan Termohon : pemerintah Kab. Kutai Barat

Informasi yang disengketakan :

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat: Lampiran I Rencana struktur ruang wilayah; Lampiran II Rencana pola ruan wilayah; Lampiran III Peta penetapan kawasan strategis; Lampiran IV Ketentuan umum peraturan zona wilayah; Lampiran V Keterkaitan substansi tahapan dan keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan RTRW; SK Bupati atas persetujuan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kawasan pertambangan di Kabupaten Kutai Barat: 1 Letak dan areal yang dimohon sesuai dengan fungsi kawasan hutan; 2 Luasan kawasan hutan yang dimohon dilukiskan dalam peta; 3 Kondisi kawasan hutan pertimbangan teknis (SHP Shape file); Daftar pelaksanaan anggaran Kabupaten Kutai Barat 2014-2016 (terbaru): 1 Form. 2.1. Tentang rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah; 2 Form. 2.2. Tentang rekapitulasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan; 3 Form. 2.2.1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; Data jalur kereta api di Kabupaten Kutai Barat: 1 Daftar proyek pembangunan jaringan rel kereta api di Kabupaten Kutai Barat; 2 Dokumen peta, AMDAL dan studi kelayakan jalur kereta api Russian Railways di jalur Kutai Barat; 3 Peta cetak dan softfile jalur proyek pembangunan jalur kereta api kutai barat (SHP shape file)

Isi putusan : mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 95 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.10. Putusan mediasi Nomor: 0005/REG-PSI/V/2016

Pemohon : Junaidi dengan termohon : Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Informasi yang disengketakan : Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSDA Sekolah Dasar Negeri 007, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda Tahun 2013, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSDA Sekolah Dasar Negeri 007, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda Tahun 2014, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSDA Sekolah Dasar Negeri 007, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda Tahun 2015. Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar Negeri 007, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda Tahun 2013, Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar Negeri 007, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Tahun 2014,Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOSNAS Sekolah Dasar Negeri 007, kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda Tahun 2015,Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K 13 Sekolah Dasar Negeri 007, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda Tahun 2013 Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K 13 Sekolah Dasar Negeri 007, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda Tahun 2014,Salinan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Operasional K 13 Sekolah Dasar Negeri 007, Kecamatan Samarinda Ulu. Kota Samarinda Tahun 2015

Isi putusan : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 103 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.11. Putusan mediasi Nomor: 0008/REG-PSI/V/2016

Pemohon : fauzan al faruk dengan termohon : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim

Informasi yang disengketakan :

  1. Salinan Dokumen Surat Keputusan (SK) Transmigrasi Dusun Sumber Mulyo (Tebalai Indah
  2. I) KM 3, Desa Muara Kaman IIir.
  3. Salinan Dokumen Surat Keputusan (SK) Transmigrasi Dusun Sumber Agung (Tebalai Indah
  4. II) KM 5, Desa Muara Kaman I!ir.
  5. Salinan Dokumen Peta Transmigrasi Dusun Sumber Mulyo (Tebalai fndah J) KM 3, Desa Muara Kaman I1ir.
  1. salinan Dokumen Peta Transmigrasi Dusun Sumber Agung (Tebalai Indah II) KM 3, Desa Muara Kaman llir.

Isi putusan : termohon bersedia memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 94 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.12. Putusan Nomor: 0011/REG-PSI/VI/2016

Pemohon : Heronimus Huvat Haran dengan termohon : PT. Pelindo IV Cabang Samarinda

Informasi yang disengketakan : Kontrak kerja pekerjaan pemasangan/pembangunan tembok pagar pelabuhan, pembangunan gudang dan pembangunan gedung mess perhubungan laut KSOP TK. II Samarinda, Nama-nama dan tahun pejabat Kepala Kantor PT Pelindo IV Cabang Samarinda dan Kepala Pelayaran kapal sejak dikeluarkannya Perda No 01 tahun 1989 tentang penggunaan pelayanan asist tug kolong jembatan Mahakam yang menjabat selaku GM PT Pelindo IV dan Kepala Pelayanan Kapal sampa dengan jabatan tahun 2015, Daftar nama Kepala Kantor/GM PT Pelindo IV Cabang Samarinda dan Kepala Pelayanan Kapal masa bakti tahun 1989 sampai tahun 2015, Daftar nama dan jumlah petugas pandu yang aktif bekerja di lapangan untuk memandu keluar masuk kapal

isi putusan : Permohonan penyelesaian sengketa informasi di tolak karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim dan Batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi telah kadaluarsa

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 42 hari kerja

status hukum pasca putusan : berkekuatan hukum tetap setelah putusan dikuatkan PN Samarinda

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.13. Putusan Nomor : 0016 / REG-PSI/X/2016

Pemohon : M. Sulaiman dengan termohon : Program Studi Magister Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Informasi yang disengketakan : Salinan dokumen laporan penggunaan dana kegiatan shot course program magister manajemen Universitas Mulawarman angkatan 30 di program magister manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun akademik 2013 ; Salinan dokumen laporan penggunaan dana kegiatan shot course program magister manajemen Universitas Mulawarman angkatan 31 di program magister manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun akademik 2014 ; Salinan dokumen laporan penggunaan dana kegiatan shot course program magister manajemen Universitas Mulawarman angkatan 32 di program magister manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun akademik 2014 ; Salinan dokumen laporan penggunaan dana kegiatan shot course program magister manajemen Universitas Mulawarman angkatan 33 di program magister manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun akademik 2015 ; Salinan dokumen laporan penggunaan dana kegiatan shot course program magister manajemen Universitas Mulawarman angkatan 34 di program magister manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun akademik 2015 ; Salinan dokumen laporan penggunaan dana kegiatan shot course program magister manajemen Universitas Mulawarman angkatan 35 di program magister manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun akademik 2016 ;

Isi putusan : permohonan pemohon ditolak karena batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi prematur dan termohon diwajibkan menjalankan UU No.14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2010

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 14 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

II.14. Putusan Nomor: 0013/REG-PSI/VI/2016

Pemohon : Ebin Marwi dengan Termohon : PT. Pertamina RU V Balikpapan

Informasi yang disengketakan :

Data master plan proyek perluasan kilang minyak di PT. Pertamina RU V Balikpapan

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 28 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

Isi putusan : Permohonan penyelesaian sengketa informasi ditolak karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

 

banner salinan putusan 2012-2015

 

RINGKASAN DAN SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI KALTIM TAHUN 2015, 2014, 2013, 2012

Data Putusan Komisi Informasi Kaltim tahun 2015, 2014, 2013, 2012

III. Ringkasan dan Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 :

III.1. Putusan Nomor: 0003/REG-PSI/III/2015

Pemohon : Mareta Sari dengan termohon : Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Informasi yang disengketakan : Peraturan Bupati Gubernur tentang penjabaran APBD TA. 2011-2014 Lampiran I. Ringkasan APBD Lampiran II. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi > Lampiran III. Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. SK Rekomendasi Kepala Daerah untuk Persetujuan Izin Pinjam Pakai dan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan ;Letak dan aral yang dimohon sesuai dengan fungsi kawasan hutan,Luasan kawasan hutan yang dimohonkan dilukiskan dalam peta Kondisi kawasan hutan, Pertimbangan teknis,Dokumen Rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan yang disahkan oleh Bupati Seluruh Perusahaan Tambang di Kutai Timur, Peraturan Daerah Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2011-2014 ; Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran,Lampiran II. Neraca,Lampiran III. Laporan Arus Kas,Lampiran IV. Catatan Atas Laporan Keuangan

isi putusan : Mengabulkan permohonan pemohon dan termohon bisa menghitamkan/mengaburkan bagian isi dokumen yang berisi informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 9 Bulan

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

III.2. Putusan Nomor: 0008/REG-PSIIXII2015

Pemohon : Merah Johansyah dengan Termohon : Kanwil BPN Kaltim

Informasi yang disengketakan :

Dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Kalimantan Utama (PKU) di

Kampung Sungai Nangka Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten

Kutai Kartanegara.

isi putusan : Mengabulkan permohonan pemohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 5 bulan

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap setelah dikuatkan PTUN Samarinda

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

III.3. putusan mediasi Nomor: 0005/REG-PSI/Ill/2015

Pemohon : Muhammad Jamil dengan Termohon : Pemerintah Kab. Berau

Informasi yang disengketakan : 1.Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2012-2014 Lampiran 1. Ringkasan APBD. Lampiran II. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah • dan Organisasi Lampiran III. Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi,Peraturan Daerah tentang laporan keuangan Pemerintah Daerah TA. 2012- 2014, Laporan realisasi anggaran,Neraca, Laporan arus kas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 2. SK Rekomendasi Kepala Daerah untuk persetujuan ijin pinjam pakai dan persetujuan pnnsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan 1 Letak dan arah yang dimohon sesuai dengan fungsi kawasan hutan 2 Peta kawasan hutan 3 Kondisi kawasan hutan 4 Pertimbangan teknis

isi putusan : Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 3 bulan

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

III.4. Putusan NOMOR:0006/REG-PSI/V/2015

Pemohon : Sabir ibrahim dengan Termohon : PT. Bank Mandiri cabang Mulawarman

Informasi yang disengketakan :

Perihal: Permohonan

Informasi pembobolan rekening dan surat tersebut diterma oleh Termohon

pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun informasi yang diminta berupa

penjelasan tertulis atas hal-hal sebagai berikut: Penjelasan resmi pimpinan/Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Mulawarman atas kejadian pembobolan rekening Pemohon. Adapun penjelasan dimaksud yaitu: (1) Prosedur tetap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam menangani kasus pembobolan rekening Pemohon; (2) Upaya apa yang telah dilakukan manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam mengatasi kasus pembobolan rekening milik Pemohon; (3) Sejauh mana progres penanganan kasus tersebut; (4) Bentuk perlindungan apa yang diberikan kepada Pemohon sebagai nasabah PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk, yang selama ini mernpercayakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai temp at Pemohon menyimpan uang. (5) Upaya apa yang dilakukan PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk, untuk mengembalikan uang Pemohon yang hilang di dalam rekening tabungan. (bentuk informasi hard copy). Rekaman CCTV pada hari/ tanggal setiap transaksi (bentuk informasi CD/DVD) ,Record detail transaksi (bentuk informasi hard copy) , Penjelasan atas sistem PT. Bank Mandiri, (Persero) Tbk, yang memungkinkan orang lain melakukan transaksi pada rekening orang lain tanpa menggunakan kartu ATM yang sah/legal. (bentuk informasi hard copy). Penjelasan atas profil nasabah Tasya Safitri berikut kontak personnya. (bentuk informasi hard copy). Penjelasan atas profil nasabah Estevao Marcal Do Rosairo Ximenes berikut kontak personnya. (bentuk informasi hard copy)

Isi putusan : menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) pemohon karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif dan melimpahkan PSI ke KI Pusat

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 7 bulan

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

III.5. putusan mediasi Nomor: 0009/REG-PSI/XII/2015

Pemohon : Agus Hariyanto dengan Termohon : SMK Negeri 6 Samarinda

Informasi yang disengketakan : Laporan Penggunaan BOSDA SMK Negeri 6 Samarinda periode 2013, Laporan Penggunaan BOSDA SMK Negeri 6 Samarinda periode 2014, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 6 Samarinda periode 2013, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); SMK Negeri 6 Samarinda periode 2014.

Isi putusan : Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 3 bulan

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

III.6. Putusan mediasi Nomor: OOOl/REG-PSI/III/2015

Pemohon : Aspianur dengan Termohon : Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim

Informasi yang disengketakan :

  1. Dokumen Rancangan Perda dan Pergub APBD Provinsi Kaltim TA 2014

dan TA 2015

  1. Dokumen Perda dan Pergub APBD Provinsi Kaltim TA 2014 dan TA 2015
  2. Dokumen Perda dan Pergub APBD-P Provinsi Kaltim TA 2014
  3. 4. Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim TA 2013

isi putusan : termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 3 bulan

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV. Ringkasan dan Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 :

IV.1. Putusan NOMOR:017/REG-PSI/II/2014

Pemohon : Buyung Marajo dengan Termohon : DPRD Kab. Kutai Kartanegara

Informasi yang disengketakan :

Dokumen APBD tahun anggaran 2009, tahun anggaran 2010, tahun anggaran 2011,tahun anggaran 2012dan tahun anggaran 2013; Dokumen Penjabaran APBD tahun anggaran 2009,tahun anggaran 2010, tahun anggaran 2011,tahun anggaran 2012dan tahun anggaran 2013; Dokumen APBD Perubahan tahun anggaran 2009,tahun anggaran 2010, tahun anggaran 2011,tahun anggaran 2012dan tahun anggaran 2013; Dokumen PenjabaranAPBDtahun anggaran 2009,tahun anggaran 2010, tahun anggaran 2011,tahun anggaran 2012dan tahun anggaran 2013; Dokumen RealisasiAPBDtahun anggaran 2009, tahun anggaran 2010, tahun anggaran 2011,dan tahun anggaran 2012.

isi putusan : Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 80 hari kerja

status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.2. putusan Nomor: 0012/REG-PSI/III/2014

Pemohon : DPD KNPI Berau dengan Termohon : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Berau

Informasi yang disengketakan : Bukti Setoran Jaminan Reklamasi

  1. PT. Berau Coal;
  2. 2. Berau Bara Abadi;
  3. 3. Kaltim Jaya Bara;
  4. PT. Sungai Berlian Bakti;
  5. PT. Supra Bara Energi;
  6. PT. Bara Jaya Utama.

Isi putusan : Menolak permohonan pemohon karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 14 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.3. Putusan Nomor: 0013/REG-PSI/VIIl/2014

Pemohon : DPD KNPI Berau dengan Termohon : Badan Lingkungan Hidup Kab. Berau

Informasi yang disengketakan : Dokumen AMDAL

  1. PT. Berau Coal
  2. PT. Berau Bara Abadi
  3. PT. Kaltim Jaya Bara
  4. PT. Sungai Berlian Bakti
  5. PT. Supra Bara Energi
  6. PT. Bara Jaya Utam

Isi putusan : Mengabulkan permohonan pemohon

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 10 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.4. Putusan Mediasi Nomor: 014/REG-PSI/VIII/2014

Pemohon : DPD KNPI Berau dengan Termohon : Dinas Kehutanan Kab. Berau

Informasi yang disengketakan : dokumen pinjam pakai kawasan dari Kementrian Kehutanan

  1. PT. Kaltim Iaya Bara
  2. PT. Berau Bara Abadi

Isi putusan : Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 6 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.5. Putusan NOMOR:OOIO/REG-PSI/V/2014

Pemohon : Muhammad Jamil dengan Termohon : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bulungan

Informasi yang disengketakan : Rencana Kerja SKPD Pertambangan TA. 2012: Program Kegiatan,Lokasi Kegiatan,Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju,Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pertambangan TA. 2012:Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja tidak langsung SKPD; Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarakan Program dan Kegiatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Surat keputusan Izin Usaha Pertambangan: Semua surat keputusan IUP di Kabupaten Bulungan/ Laporan Pemantauan Ketaatan Internal Perusahaan Pertambangan Tahun 2011: Rock Republic,PT. Sagita Berau Energi, Mulia Permata, Mitra Niaga Mulia, PT. Garda Tujuh Buana. Laporan rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan yang disahkan Bupati Bulungan: PT. Rock Republic, Sagita Berau Energi, Mulia Permata. Mitra Niaga Mulia, PT. Garda Tujuh Buana. Sk Penetapan Dana Jaminan Reklamasi untuk Perusahaan Tambang: PT. Rock Republic, Sagita Berau Energi, PT. Mulia Permata, PT.Mitra Niaga Mulia , PT. Garda Tujuh Buana . Rekapitulasi Laporan Pemantauan Ketaatan Perusahaan Pertambangan Tahun 2011:Rock Republic,Sagita Berau Energi,PT. Mulia Permata,PT. Mitra Niaga Mulia, PT. Garda Tujuh Buana. Laporan Pemantauan Ketaatan Internal Perusahaan Pertambangan Tahun2011: PT. Rock Republic, Sagita Berau Energi, PT. Mulia Permata, PT. Mitra Niaga Mulia, Garda Tujuh Buana. Sk Rekomendasi Kepala Daerah Untuk Persetujuan Izin Pinjam Pakai Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan: PT. Rock Republic;, Sagita Berau Energi;, PT. Mulia Permata; Mitra Niaga Mulia; Garda Tujuh Buana.

Isi Putusan : mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 19 bulan

Status hukum pasca putusan : Putusan dibatalkan PTUN Samarinda karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.6. putusan mediasi  Nomor: 0008/REG-PSI/V/2014

Pemohon : Muhammad Jamil dengan Termohon : Kantor Pertanahan Kab. Bulungan

Informasi yang disengketakan : Dokumen Hak Guna Usaha (HGU)

  1. PT. Bulungan Citra Argo Persada
  2. PT. Intracawood
  3. c. Seluruh HGU Perkebunan di Kab. Bulungan

isi putusan : termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 2 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.7. Putusan mediasi Nomor: 0006/REG-PSI/VI/2014

Pemohon : Ponidi dengan Termohon : Pemerintah Kab. Berau

INFORMASI YANG DISENGKETAKAN : AMDAL (Lengkap) PT. Belantara Pusaka. 1.1. Rekomendasi Gubernur terkait permohonan izin HTI berikut dengan pertimbangan Bupati. 1.2. Surat keterangan berdomisili perusahaan atau surat pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten. 1.3. Akte pendirian badan usaha beserta perubahan-perubahannya yang telah dilegalisir. 1.4. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang 1.5. NPWP 1.6. Surat pertimbangan teknis dan analisis fungsi dari Kepala Dinas Kehutanan Setempat. 1.7. Surat keterangan hasil analisis fungsi dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 1.8. Rencana lokasi dilampiri dengan citra satelit resolusi so m, dengan kejelasan sumber, dan dilengkapi peta dengan skala minimal 1:100.000. 1.9. Proposal teknis. 1.10. Bukti pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan. 1.11. Kesesuaian jumlah dan waktu pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan dengan surat perintah pembayaran. 1.12. Jika ada perluasan persyaratan sebagai berikut: Surat permohonan perluasan areal, Keputusan Menteri tentang pemberian atau pembaharuan IUPHHKHTI. Rekomendasi Gubernur terkait permohonan izin HTI, berikut dengan pertimbangan Bupati;Surat pertimbangan teknis dan analisis fungsi dari Kepala Dinas Kehutanan Setempat;Surat keterangan hasil analisis fungsi dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Proposal Teknis. Proposal Teknis. Bukti pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Kesesuaian jumlah dan waktu pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan dengan surat perintah pembayarannya. Penyesuaian berdasarkan dengan aturan perundang-undangan yang baru. Pernyataan didepan notaries. Rencana lokasi di mohon dengan peta skala 1:000 untuk luasan di bawah 100.000 Ha. Pertimbangan Bupati / Walikota didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain. Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial. Peta areal kerja (working area/WA) beserta Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT). Membayar lunas iuran usaha pemanfaatan hasil hutan kayuhutan tanaman. Prosedural kewajiban pasca pemberian izin. Tanda terima surat pengajuan RKT tahun, Surat izin pembuatan koridor.

Isi Putusan : Termohon bersedia memberikan sebagian informasi yang diminta oleh pemohon dan pemohon sepakat

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 1 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.8. Putusan mediasi Nomor: 016/REG-PSI/I/2014

Pemohon : Ramliannur dengan Termohon : Bappeda Kab. Kutai Kartanegara

Informasi yang disengketakan :

  1. Dokumen APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  2. Dokumen Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  3. Dokumen APBD Perubahan TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  4. Dokumen Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  5. Dokumen Realisasi APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012

Isi putusan : Pemohon dan termohon sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi karena informasi yang dimohonkan oleh pemohon telah dipenuhi pada sengketa informasi lainnya dengan pokok permohonan informasi yang sama

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 4 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.9. Putusan Nomor: 001/REG-PSI/II/2014

Pemohon : Ramlianur dengan Termohon : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara

Informasi yang disengketakan :

  1. Dokumen APBD TA 2009, 2010, 20 II, 2012, 2013
  2. Dokumen Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  3. Dokumen APBD Perubahan TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  4. Dokumen Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  5. Dokumen Realisasi APBD TA 2009,2010,2011,2012,2013

isi putusan : Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 12 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.10. Putusan mediasi Nomor: 015/REG-PSI/II/2014

Pemohon : Ramlianur dengan termohon : Sekretariat Daerah Pemkab Kutai Kartanegara

Informasi yang disengketakan :

  1. DokumenAPBD TA 2009,2010,2011,2012,2013
  2. 2. Dokumen Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  3. Dokumen APBD Perubahan TA 2009, 2010,2011,2012,2013
  4. Dokumen Penjabaran APBD TA 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  5. Dokumen Realisasi APBD TA 2009,2010,2011,2012

isi putusan : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 2 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.11. putusan Nomor: 0003/REG-PSI/III/2014

Pemohon : Stefanus Doni dengan Termohon : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara

Informasi yang disengketakan :

Rencana kerja SKPD Pertambangan TA 2012

  1. Program Kegiatan
  2. Lokasi Kegiatan
  3. Pagu Indikatifdan Prakiraan Maju
  4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pertambangan TA 2012
  5. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung (SKPD)
  6. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
  7. Program Pembinaan Pengawasan Bidang Pertambangan
  8. Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan

Semua surat keputusan IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara

  1. Laporan Pemantauan Ketaatan Internal Perusahaan Pertambangan Tahun 2011
  2. PT. Amelia Energi
  3. PT. Putra Ramli
  4. PT. Bina Mitra Sumber Artha
  5. d. Bara Kumala Sakti
  6. PT. Anugrah Bara Kaltim
  7. PT. Mega Prima Persada
  8. g. Multi Harapan Utama
  9. PT. Lembuswana
  10. PT. Grace Coal
  11. CV. Energi Bumi Kartanegara

isi putusan : mengabulkan permohonan pemohon dan termohon dapat menghitamkan /mengaburkan informasi yang dikecualikan dalam isi informasi yang diberikan kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi : 12 bulan

Status hukum pasca putusan : sudah berkekuatan hukum tetap setelah putusan dikuatkan PTUN Samarinda dan Kasasi Mahkamah Agung.

⇒   View / Unduh Salinan Putusan

 

IV.12. Putusan Gugur antara satu pemohon : M.S. Hidayat (MSH) dengan banyak termohon

Nomor: 0021IREG-PSI/IVIII/2014 MSH dgn Komisi Informasi Pusat

Nomor: 0024/REG-PSIIX/2014 MSH dgn Pemprov kaltim

NOMOR:0011/REG-PSI/VI/2014 MSH dgn Pemprov kaltim

NOMOR:0027/REG-PSI/XI/2014 MSH dgn Komisi Informasi Jawa Tengah

NOMOR:0015/REG-PSI/IX/2014 MSH dgn Komisi Informasi Kalimantan Tengah

NOMOR:0016/REG-PSI/VIII/2014 MSH dgn Komisi Informasi Kalimantan Tengah

NOMOR:OOl8/REG-PSI/IX/2014 MSH dgn Komisi Informasi Kalimantan Tengah

NOMOR:0017/REG-PSI/VIII/2014 MSH dgn Komisi Informasi Pusat

NOMOR:0019/REG-PSI/VIII/2014 MSH dgn Komisi Informasi Pusat

NOMOR:0020/REG-PSI/IX/2014 MSH dgn Komisi Informasi Pusat

NOMOR:0022/REG-PSI/VIII/2014 MSH dgn Komisi Informasi Pusat

NOMOR:0023/REG-PSI/XI/2014 MSH dgn Komisi Informasi Pusat

NOMOR:0026/REG-PSI/XI/2014 MSH dgn Komisi Informasi Pusat

Kumpulan Salinan Putusan klik view atau unduh :

https://files.acrobat.com/a/preview/0ad5363b-f991-41a0-ad07-40fb36dc0e95

https://files.acrobat.com/a/preview/fb023a84-f88e-4249-8c12-a6853554aa65

https://files.acrobat.com/a/preview/fb3ec2ae-785c-4e52-960b-ae32c3b49bb2

https://files.acrobat.com/a/preview/528ba90a-5290-4cef-a164-774bc6c1a541

https://files.acrobat.com/a/preview/243f90a6-8da9-4b9d-a9bd-d9096730ae7f

https://files.acrobat.com/a/preview/40bb9aa7-2347-4e69-9db3-bec121c36493

https://files.acrobat.com/a/preview/320407bf-066d-4fce-95b0-e82f97df4286

https://files.acrobat.com/a/preview/40f19d03-171f-4438-a82e-e1b4a4ab37bb

https://files.acrobat.com/a/preview/64f97ca5-9757-4601-a743-3e27175e002e

https://files.acrobat.com/a/preview/eda0373e-ee50-4100-a526-557e5d9c101e

https://files.acrobat.com/a/preview/243f1a54-2234-4d90-adbf-8188383b4a2c

https://files.acrobat.com/a/preview/80a4cfa9-80ef-42e2-8643-74b9bbe9e0b0

isi putusan : menggugurkan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ajukan pemohon dikarenakan pemohon atau kuasanya tidak hadir dua kali dipersidangan.

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi :

Status hukum pasca putusan : Sudah berkekuatan hukum tetap

 

 

V. Ringkasan dan Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 :

V.1. Putusan antara 1 Pemohon dengan beberapa termohon partai politik di kaltim

Putusan mediasi Nomor: 013/REG-PSI/XI/2013 ⇒ Salinan Putusan

Pemohon : Carolus B.B.Tuah.T dengan Termohon : DPD PPP Kaltim

Putusan mediasi Nomor: 009/REG-PSI/XI/2013 ⇒ Salinan Putusan

Pemohon : Carolus B.B.Tuah.T  dengan Termohon : DPW PAN Kaltim

Putusan mediasi Nomor: 011/REG-PSI/XI/2013 ⇒ Salinan Putusan

Pemohon : Carolus B.B.Tuah.T  dengan Termohon : DPW PDS Kaltim

Putusan mediasi Nomor: 012/REG-PSI/XI/2013 ⇒ Salinan Putusan

Pemohon : Carolus B.B.Tuah.T  dengan Termohon : DPW PKS Kaltim

Putusan Nornor: 007/REG-PSIIX1/2013 ⇒ Salinan Putusan

Pemohon : Carolus B.B.Tuah.T  dengan Termohon : DPD Golkar Kaltim

Informasi yang disengketakan : Informasi publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik Pada Pasal 15 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Isi Putusan : Pada putusan mediasi, Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon, Pada putusan ajudikasi Permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Jangka waktu penyelesaian sengketa informasi :

Status hukum pasca putusan : Sudah berkekuatan hukum tetap