Monitoring Web Badan Publik


 
 
skor monev web opd pemprov kaltim 2017-2018

 
 
skor monev web pemkab-pemkot se kaltim 2017-2018
 

Monitoring Website Badan Publik :

Kegiatan monev implementasi keterbukaan informasi publik pada website/situs badan publik se kaltim dimulai oleh komisi informasi provinsi kaltim pada tahun 2017.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan monev implementasi keterbukaan informasi publik pada website/situs badan publik adalah untuk mengukur sejauhmana kepatuhan badan publik dalam mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan pelayanan publik dari badan publik itu sendiri melalui sarana teknologi informasi seperti website/situs.

Optimalisasi pengelolaan website/situs badan publik untuk keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik merupakan hal yang strategis di era digitalisasi layanan pemerintah pada publik guna meningkatkan dan menunjang daya saing bangsa/negara/daerah dan efisiensi, transparansi , akuntabilitas badan publik serta mencerdaskan kehidupan bangsa.



update monitoring website/situs badan publik : 9 November 2018


KETERANGAN

Konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website badan publik :

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri atas:

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Bagian Penjelasan Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Huruf b

yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Berdasarkan pasal 12 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

  1. jumlah permintaan informasi yang diterima;
  2. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
  3. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
  4. alasan penolakan permintaan informasi.

Berdasarkan pasal 9 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 11 ayat (2) Perki SLIP,  Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik dilaksanakan dalam rentang waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dan selambat-lambatnya 1 tahun sekali. 

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) 

I. Informasi tentang profil badan publik, yang meliputi:

1.Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya.

2. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat.

II. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1.Nama program/kegiatan;

2.Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan  serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi ;

3.Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4.Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5.Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumahnya;

6.Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;

7.Informasi khusus lain yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

8.Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik;

9.Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

III. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;

IV. Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi :

1.Rencana dan laporan realisasi anggaran ;

2.Neraca ;

3.Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku ;

4.Daftar aset dan investasi ;

V.Ringkasan akses Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas

1.Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima ;

2.Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik ;

3.Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak ;

4.Alasan penolakan permohonan Informasi Publik ;

VI.Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1.Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan ;

2.Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

VII. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

VIII. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
IX. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
X. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.


Fokus konten informasi publik pada badan publik pemerintah daerah yang dimonitoring : 

  1. Memuat profil terkait badan publik (kelembagaan/struktur,alamat,pimpinan dan staf)
  2. Memuat rencana kerja tahun berjalan
  3. Memuat rencana kerja anggaran tahun berjalan
  4. Memuat pelaksanaan anggaran tahun berjalan
  5. Memuat perjanjian kinerja tahun berjalan
  6. Memuat indikator kinerja utama tahun berjalan
  7. Memuat laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit dan tahun berjalan yang belum diaudit
  8. Memuat laporan kerja/kinerja/LAKIP tahun terakhir
  9. Memuat daftar informasi publik yang dikuasai dan didokumentasikan
  10. Menyediakan formulir untuk permohonan informasi publik secara online
  11. Menyediakan formulir pengaduan publik secara online
  12. Memuat laporan pelayanan informasi publik
  13. Memuat informasi terkait pelayanan publik yang diselenggarakanoleh badan publik
  14. Memuat informasi umum berisi penjelasan secara ringkas terkait visi-misi dan program serta tupoksi
  15. Memuat informasi umum berupa info atau berita terkait agenda,kegiatan serta pelaksanaan tupoksi
  16. Menyediakan akses untuk pengunduhan / download informasi /data dalam format terbuka bagi pengguna informasi publik
  17. Website/situs badan publik Ikut serta menyebarluaskan informasi publik terkait kampanye anti korupsi, penanggulangan bahaya Narkoba dan stop info HOAX
  18. Memuat informasi mengenai pengadaan barang dan jasa badan publik
  19. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik dan terkait badan publik baik yang sedang dibuat ataupun sudah diterbitkan
  20. Memuat informasi publik terkait riset atau penelitian yang dilaksanakan badan publik

Fokus konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara yaitu :

  1. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
  2. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
  3. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
  4. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
  5. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
  6. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
  7. kasus hukum yang berdasarkan UndangUndang terbuka sebagai Informasi Publik;
  8. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
  9. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
  10. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
  11. perubahan tahun fiskal perusahaan;
  12. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
  13. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
  14. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Fokus konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website partai politik yaitu :

  1. asas dan tujuan;
  2. program umum dan kegiatan partai politik;
  3. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
  4. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. mekanisme pengambilan keputusan partai;
  6. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar /kongres /munas dan / atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
  7. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Fokus konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website organisasi nonpemerintah (Ormas, LSM, OKP, Yayasan, dll)  yaitu :

  1. asas dan tujuan;
  2. program dan kegiatan organisasi;
  3. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
  4. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
  5. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
  6. Keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
  7. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fokus konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website DPRD  yaitu :

Informasi tentang peraturan daerah, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

  1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Daerah, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
  2. daftar Peraturan Daerah, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan

Fokus konten tambahan yang dimonitor pada situs/website yaitu :

  1. Memuat link site website /situs JDIH, LPSE, Aplikasi Lapor, BPS dan PPID
  2. Memiliki akun media sosial (FB, Twitter, Instagram, Youtube, dll) dan menyebarluaskan informasi publik yang dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik pada akun media sosial badan publik

Keterangan skor untuk nilai pada kolom monitoring konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website badan publik :

  1. Informatif = skor 95-100
  2. Menuju Informatif = skor 81-90
  3. Cukup Informatif = skor 60-80
  4. Kurang Informatif = skor 40-59
  5. Tidak Informatif = < 39

Dasar Hukum :

Pasal 9, 12, 14, 15, 16 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 dan 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Arsip Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Website / Situs Badan Publik  View/Unduh Folder Arsip Laporan Monev BP – KI Kaltim