Monitoring Web Badan Publik

Monitoring Web Badan Publik



Dalam rangka penguatan kapasitas website badan publik terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Kaltim menggagas beberapa kreasi untuk monitoring dan evaluasi secara daring, salah satunya melalui kuis penilaian mandiri level keterbukaan informasi publik pada website badan publik pemerintah, dimana badan publik bisa mengukur sendiri kapasitas keterbukaan dan layanan informasi publik pada website nya melalui simulasi jawaban pada kuis penilaian mandiri.

berikut link url kuis penilaian mandiri – level keterbukaan informasi publik pada website badan publik di website KIP kaltim https://kipkaltim.net/wp_quiz/simulasi-kuis-penilaian-mandiri-monev-webbadanpublik/

Adapun simulasi pertanyaan pada kuis penilaian mandiri berkisar sesuai yang diatur pada Pasal 11 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)



Video dokumentasi 361 website/situs badan publik se kaltim dari kategori kantor kelurahan, pemerintahan desa, kantor kecamatan, web PPID utama dan organisasi perangkat daerah di pemkab/pemkot sekaltim, organisasi perangkat daerah lingkup pemprov kaltim, kantor pengadilan (PA, PN dan PTUN), DPRD, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi Negeri, KPU daerah, Bawaslu daerah, Instansi vertikal di provinsi kaltim serta aplikasi inovatif lainnya terkait layanan informasi publik yang menjadi nominator pemberian penghargaan Web Awards / KI Kaltim Awards untuk badan publik terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik via website/situs badan publik khususnya terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik. Penganugerahan / pemberian penghargaan akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2019 bertempat di swisbel borneo hotel samarinda mulai pukul 08:3012:00.

A.1. Hasil Monitoring Website 28 OPD dilingkungan Pemprov Kaltim September-Oktober Tahun 2019 (Untuk penilaian KI Kaltim Awards ke 2 Tahun 2019) , Sedangkan 4 OPD lainnya yaitu Inspektorat Kaltim, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Kaltim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim dan Badan Penghubung Prov. Kaltim websitenya non aktif dan tidak ada.


KETERANGAN

Konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website badan publik :

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri atas:

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Bagian Penjelasan Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Huruf b

yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bersangkutan yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Berdasarkan pasal 12 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

  1. jumlah permintaan informasi yang diterima;
  2. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
  3. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
  4. alasan penolakan permintaan informasi.

Berdasarkan pasal 9 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 11 ayat (2) Perki SLIP,  Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik dilaksanakan dalam rentang waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dan selambat-lambatnya 1 tahun sekali. 

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) 

I. Informasi tentang profil badan publik, yang meliputi:

1.Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya.

2. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat.

II. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1.Nama program/kegiatan;

2.Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan  serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi ;

3.Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4.Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5.Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumahnya;

6.Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;

7.Informasi khusus lain yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

8.Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik;

9.Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

III. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;

IV. Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi :

1.Rencana dan laporan realisasi anggaran ;

2.Neraca ;

3.Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku ;

4.Daftar aset dan investasi ;

V.Ringkasan akses Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas

1.Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima ;

2.Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik ;

3.Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak ;

4.Alasan penolakan permohonan Informasi Publik ;

VI.Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1.Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan ;

2.Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

VII. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

VIII. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
IX. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
X. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.



Fokus konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara yaitu :

  1. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
  2. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
  3. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
  4. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
  5. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
  6. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
  7. kasus hukum yang berdasarkan UndangUndang terbuka sebagai Informasi Publik;
  8. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
  9. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
  10. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
  11. perubahan tahun fiskal perusahaan;
  12. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
  13. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
  14. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Fokus konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website partai politik yaitu :

  1. asas dan tujuan;
  2. program umum dan kegiatan partai politik;
  3. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
  4. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. mekanisme pengambilan keputusan partai;
  6. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar /kongres /munas dan / atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
  7. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Fokus konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website organisasi nonpemerintah (Ormas, LSM, OKP, Yayasan, dll)  yaitu :

  1. asas dan tujuan;
  2. program dan kegiatan organisasi;
  3. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
  4. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
  5. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
  6. Keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
  7. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



Keterangan skor untuk nilai pada kolom monitoring konten informasi publik yang dimonitor pada situs/website badan publik :

  1. Informatif = skor 95-100
  2. Menuju Informatif = skor 81-90
  3. Cukup Informatif = skor 60-80
  4. Kurang Informatif = skor 40-59
  5. Tidak Informatif = < 39

Dasar Hukum :

Pasal 9, 12, 14, 15, 16 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 dan 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Arsip Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Website / Situs Badan Publik  View/Unduh Folder Arsip Laporan Monev BP – KI Kaltim