Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi

Infografik PPSIP ke KI

  • image-1

    01

    Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik

  • image-1

    02

    Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) dengan link url atau alamat website aplikasi http://simsi.komisiinformasi.go.id 

  • image-1

    03

    Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi

  • image-1

    04

    Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan di awali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal

  • image-1

    05

    Tata cara pengajuan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi ini disarikan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) 



2 thoughts on “Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi

  1. Mau tanya
    Bagaimana pelaporan apabila ada kepala desa yang mengangkat dan memberhentikan aparat desa yang tidak sesuai prosedur dan perundangaundangan

  2. terima kasih. tentu yang pertama mesti di cek/dicari tahu ke badan kepegawaian daerah apabila aparatur desa tersebut adalah bagian aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil apakah pengangkatan ataupun pemberhentiannya sudah sesuai prosedur aturan terkait. yang kedua publik pada umumnya bisa menanyakan secara tertulis alasan seseorang diangkat atau diberhentikan dari posisinya baik sebagai pejabat, pegawai ataupun aparat disebuah instansi apabila di nilai tidak jelas atau tidak terbuka. apabila pertanyaan secara tertulis itu tidak dijawab ataupun direspon dalam waktu paling lama 10 hari kerja maka publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis atas tidak ditanggapi ataupun direspon permohonannya informasi dan atasan badan publik/pimpinan kantor tersebut memiliki waktu paling lama 30 hari kerja untuk menanggapi /merespon keberatan tertulis dari publik tersebut. apabila dalam waktu 30 hari kerja atasan badan publik/pimpinan kantor tidak juga merespon/menanggapi keberatan tertulis dari publik itu maka hal tersebut bisa diajukan menjadi sengketa informasi di komisi informasi paling lambat 14 hari kerja setelah batas waktu 30 hari kerja berakhir bagi atasan badan publik/kantor untuk merespon/menanggapi keberatan tertulis dari publik tersebut. selengkapnya mengenai tata cara permohonan informasi dan pengajuan informasi bisa diunduh di menu download pada website ini peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik dan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.