Arif Rahman Staf Khusus Wapres Buka Acara Sosialisasi Monev KI Kaltim

Arif Rahman Staf Khusus Wapres Buka Acara Sosialisasi Monev KI Kaltim

SAMARINDA. Acara Sosialisasi Rangkaian Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Selasa (28/9) yang digagas Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim berjalan lancar. Acara yang dilaksanakan di Samarinda lewat zoom tersebut dihadiri lebih dari 100 badan publik se Kaltim. Belum terhitung yang mengikuti acara di media sosial YouTube dan Instagram Komisi Informasi Kaltim.


“Acara ini terselenggara tak lain dan tak bukan bertujuan untuk monitoring dan evaluasi (Monev) yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun ini. Monev akan dilakukan kepada kabupaten kota se-Kaltim juga badan publik di Kaltim,” kata Ketua KI Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih. Dikatakannya, monev tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun ada penyesuaian-penyesuaian untuk badan publik yang perlu disosialisasikan.
Untuk diketahui, sebagai narasumber dalam acara ini, Muhammad Haidir (Komisioner KI Kaltim bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), moderator Imran Duse (Wakil Ketua KI Kaltim) dan sebagai keynote speaker H. Arif Rahman, SH staf Khusus Wakil Presiden.


Terakhir, Ramaon mengapresiasi badan publik yang mengikuti sosialisasi ini. “Terima kasih sudah berpartisipasi, selamat mengikuti acara dan melaksanakan keterbukaan informasi bagi badan publik di Kaltim,” tutupnya

Selain membuka acara sosialisasi Monev badan Publik se Kaltim Arif Rahman Juga menyampaikan tiga pesan dari Wakil Presiden Bapak Ma’ruf Amin. Yang Pertama, Keterbukaan Informasi Publik upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sebagai bagaian dari hak asasi manusia sesuai amanat UUD 1945. ke dua, Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik transfaran dan bebas dari korupsi . ke Tiga, Keterbukaan Informasi Publik menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Wapres berharap masyarakat semakin aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan,implementasi pemantauan hingga evaluasi kebijakan .sehingga kebijakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi publik pada badan publik se provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik se provinsi Kalimantan Timur sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan yang dimulai dari September-Desember tahun 2021 yang diakhiri dengan Pemeringkatan. Badan publik se provinsi Kalimantan Timur WAJIB mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se Kaltim Tahun 2021 dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

  1. Pengembangan Website Badan Publik
  2. Mengumumkan Informasi Publik
  3. Menyediakan Informasi Publik
  4. Pelayanan Informasi Publik