Keadilan Akses Literasi di Calon IKN

Keadilan Akses Literasi di Calon IKN

Oleh: Rinnelya Agustien (Pendiri TBM Pena dan Buku Balikpapan)

Masalah terbesar dalam peningkatan budaya literasi adalah rendahnya akses literasi. Pengertian akses literasi adalah sumber daya pendukung, di mana masyarakat bisa mendapatkan akses bahan literasi. Sumber daya pendukung tersebut berupa jumlah perpustakaan di lingkup daerah, sekolah, dan taman baca masyarakat.

Jumlah perpustakaan di Indonesia pada 2019 ada 164.610. Termasuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah. Hampir 50 persennya berada di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di berbagai pulau di Indonesia.

Untuk taman baca masyarakat (TBM) berjumlah 4.376. Namun, hanya 1,6 persen taman baca tersebut berada di Kalimantan Timur. Bila total taman baca yang berada di Kaltim dibandingkan jumlah desa dan kelurahan di Bumi Etam yakni 197 kelurahan dan 841 desa, maka masih ada sekitar 968 kelurahan dan desa yang mengalami keterbatasan akses literasi.

Penyebaran taman baca di Kaltim belum merata. Sebagai contoh, ada satu kota yang memiliki TBM lebih dari 20, seperti di Samarinda. Namun, Kutai Timur sebagai kabupaten terluas di Kaltim baru terdata memiliki tujuh taman baca.

Akses literasi yang belum merata di setiap desa/kelurahan akan berdampak pada pengembangan budaya literasi di daerah tersebut. Yang pada akhirnya berkorelasi juga pada tingkat literasi provinsi.

Berdasarkan Indeks Literasi Nasional, indeks literasi Kaltim termasuk kategori rendah (2019). Terdapat empat dimensi yang diukur dalam pengukuran literasi suatu provinsi, yakni kemampuan baca tulis, akses terhadap bahan literasi, penggunaan teknologi informasi, dan kebiasaan membaca.

Dari keempat dimensi tersebut, akses terhadap bahan literasi adalah hal yang paling esensial. Bila masyarakat mudah dan cepat mengakses bahan literasi, akan berdampak positif pada peningkatan minat baca dan penggunaan teknologi informasi juga ikut meningkat. Sebab itu, perlu upaya kolaborasi yang tepat dan berdampak pada peningkatan akses bahan literasi di Kaltim, provinsi yang menjadi calon ibu kota negara (IKN).

TAMAN BACA MASYARAKAT

Taman baca masyarakat (TBM) adalah lembaga yang berfokus pada penanaman budaya gemar membaca. Layanan yang diberikan TBM berupa penyediaan bahan bacaan dan multimedia lain yang dilengkapi ruangan penunjang kegiatan literasi seperti membaca, diskusi, menulis, dan bedah buku. Serta didukung pengelola TBM yang berperan sebagai fasilitator dan motivator.

Kehadiran TBM dapat mengatasi kesenjangan akses literasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota. Sebab, perpustakaan kota/kabupaten dan sekolah memiliki keterbatasan menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Sebab itu, setiap desa/kelurahan seharusnya memiliki TBM yang bisa diakses dengan mudah.

Taman baca tidak hanya sebagai ruang untuk penyebaran informasi, tapi juga memiliki banyak fungsi sebagai wadah belajar keterampilan baru yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.

BEBAS ONGKOS KIRIM BUKU

Untuk meningkatkan pengunjung taman baca, ketersediaan buku berkualitas menjadi prasyarat agar kegiatan literasi lebih menarik dan berdampak. Namun, sayangnya, tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan akses buku dengan mudah, cepat, dan murah.

Di Kaltim, untuk menjangkau daerah di Mahakam Hulu membutuhkan waktu tempuh 14-15 jam perjalanan darat dari ibu kota provinsi. Itu pun dengan medan cukup berat dan ongkos cukup mahal.

Di Berau ada seorang guru yang rela menempuh perjalanan sejauh 140 km dari Talisayan menuju Tanjung Redeb untuk mengambil donasi buku, agar ongkos kirim lebih murah. Biaya pengiriman buku menggunakan agen perjalanan relatif mahal. Bayangkan saja, biaya pengiriman satu kotak buku dengan berat 20 kg dari Jakarta ke Balikpapan membutuhkan anggaran hampir 1 juta. Apalagi sampai ke Mahakam Hulu, tentu membutuhkan ongkos kirim lebih banyak lagi.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki solusi terhadap permasalahan ini, yakni kebijakan pengiriman buku gratis (free cargo literacy) setiap tanggal 17 melalui PT Pos Indonesia. Kebijakan ini disambut gembira oleh pegiat literasi karena mempermudah donatur mengirimkan donasi buku.

Namun, sayangnya pada 2019 pola program pengiriman buku gratis mengalami perubahan yakni dialihkan ke Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peralihan ini berdampak pada pola pengiriman buku yang biasanya langsung dari donatur ke taman baca, sekarang ada proses sortir buku dahulu baru kemudian dikirimkan ke taman baca. Tentu hal ini menambah rumit dan lama waktu proses pengiriman buku. Padahal, kebutuhan masyarakat akan akses bahan literasi tidak bisa ditunda.

Perubahan pola pengiriman buku ini menjadi poin penting dalam diskusi bersama para pegiat literasi.  Hasil diskusi literasi yang diadakan Pustaka Bergerak pada 12 Juni 2021 menyepakati bahwa perlu dibuat regulasi hukum yang jelas mengenai pengiriman buku gratis untuk taman baca di seluruh Indonesia. Agar setiap warga negara Indonesia bisa mendapatkan kesempatan yang sama mengakses buku-buku terbaru dan berkualitas.

PENERBIT BUKU LOKAL

Upaya lain meningkatkan akses pada bahan literasi adalah dengan memperbanyak penerbit lokal di Kaltim. Dengan begitu, ketergantungan terhadap pengiriman buku dari kota-kota besar di Pulau Jawa tergantikan dengan bantuan buku dari penerbit lokal. Namun, penerbitan buku di Kaltim masih hitungan jari. Data IKAPI menyebutkan, dari 1.328 penerbit di Indonesia, hanya 63 yang berada di luar Jawa (2019).

Dengan memperbanyak penerbit lokal, akan terbentuk ekosistem literasi yang berkesinambungan. Mulai hulu yakni penerbitan buku hingga hilir yakni buku sampai ke tangan pembaca. Para penulis lokal akan secara mudah menerbitkan buku dengan isi tulisan yang kontekstual sesuai kekhasan daerah masing-masing, sehingga pembaca dapat secara mudah memahami dan merasakan isi tulisan karena terasa dekat di hati dan pikiran.

PARTISIPASI SWASTA

Pelibatan pihak swasta berkontribusi signifikan dalam kemudahan akses bahan literasi. Dana CSR (corporate social responsibility) sudah saatnya diarahkan lebih banyak pada pembangunan sumber daya manusia. Jangan melulu pada perbaikan jalan atau bantuan yang sifatnya sementara.

Proses pembangunan sumber daya manusia tidak seperti pembangunan infrastruktur yang dalam beberapa bulan sudah tampak wujudnya. Proses pembangunan sumber daya manusia membutuhkan waktu yang lama karena yang ingin dicapai adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan keterampilan baru, dan perubahan pola pikir.

Sebab itu, perusahaan harus memiliki komitmen jangka panjang untuk turut serta dalam proses peningkatan akses bahan literasi melalui pembangunan taman baca di setiap desa/kelurahan, pengadaan buku-buku dan multimedia lainnya, serta secara rutin mengadakan pelatihan literasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

PARTISIPASI BERBAGAI PIHAK

Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci meningkatkan akses literasi. Dimulai dari kepala daerah yang menjadi teladan bagi warganya, dengan merutinkan kebiasaan membaca buku dan membuat kebijakan yang mendukung kegiatan literasi di daerahnya. Selain itu, perguruan tinggi melalui Program Kampus Merdeka bisa ambil peran aktif dalam peningkatan dalam kegiatan literasi di masyarakat.

Pada akhirnya tanpa peran aktif masyarakat yang secara sukarela menjadi relawan literasi di daerahnya masing masing, kegiatan literasi tidak bisa berdampak apa-apa. Relawan literasi berperan sebagai motivator yang mengenalkan masyarakat mengenai pentingnya berliterasi dan mendorong minat baca di masyarakat.

Tujuan peningkatan akses literasi adalah agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama mendapatkan akses literasi. Keadilan literasi bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan bila setiap orang terdidik di negara ini mengambil peran untuk berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa.

SUMBER : https://kaltim.prokal.co/read/news/387495-keadilan-akses-literasi-di-calon-ikn