Ketua KIP Kaltim Apresiasi Komitmen Keterbukaan Dr.Andi Harun – Dr.Rusmadi

Ketua KIP Kaltim Apresiasi Komitmen Keterbukaan Dr.Andi Harun – Dr.Rusmadi

26 Okt 2020 0 By kipkaltim

SAMARINDA. Menjelang perhelatan pemilihan langsung kepala daerah secara serentak bulan desember tahun 2020 di Indonesia termasuk di provinsi kaltim. Komisi Informasi Provinsi Kaltim juga memantau pelaksanaan pilkada serentak di kaltim yang dilaksanakan di 9 kabupaten/kota untuk peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik salah satunya terkait komitmen keterbukaan para calon kepala daerah.

Sampai dengan akhir bulan oktober baru satu calon kepala daerah menyampaikan komitmennya secara terbuka atas isu keterbukaan informasi publik dari 9 daerah dikaltim yang menggelar pilkada serentak tahun 2020 yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota samarinda 2020-2025 Dr. Andi Harun & Dr. Rusmadi https://diksi.co/news/transparansi-apbd-andi-harun-minta-publik-dapat-diberi-akses

Oleh karenanya ketua KIP Kaltim M.Khaidir memberikan apresiasi kepada pasangan calon yang sudah mengemukakan secara terbuka komitmennya terkait isu keterbukaan informasi publik , ” saya pribadi dan KIP Kaltim mengapresiasi hal ini dan pemantaun ini terus kami lakukan kedepan, semoga pasangan calon kepala daerah lainnya makin bertambah untuk menyatakan komitmennya ” Ujarnya.

Berita terkait :

Transparansi APBD, Andi Harun Minta Publik Dapat Diberi Akses

Masalah APBD memang cukup menarik perhatian dan sensitif untuk dibahas secara terang benderang. Tidak semua daerah membuka akses APBD ke masyarakat sedetail mungkin. Kalau pun ada, mungkin hanya garis-garis besarnya saja. Padahal, APBD merupakan dokumen penting untuk melihat visi-misi dan jalannya program yang dikerjakan kepala daerah. 

DIKSI.CO, SAMARINDA –  Pembatalan tiba-tiba agenda pengesahan APBD 2020 yang diparipurnakan pada akhir 2019 lalu masih jadi hal yang diingat oleh publik Samarinda. 

Padahal saat itu semua anggota DPRD Samarinda dan tamu undangan sudah hadir di ruang utama untuk menyaksikan pengesahan raperda APBD Samarinda 2020. 

Meski pembatalan hanya berlangsung 24 jam, namun kejadian ini jelas memancing kecurigaan masyarakat soal transparansi pembahasan APBD. 

Nyaris setahun berlalu, proses pembahasan APBD Kaltim 2021 di Karang Paci –sebutan gedung DPRD Kaltim- juga menjadi perbincangan. Gara-garanya sejumlah rapat pembahasan terkesan tertutup. Para pewarta pun kesulitan mengakses jalannya proses pembahasan APBD tersebut. 

Masalah APBD memang cukup menarik perhatian dan sensitif untuk dibahas secara terang benderang. Tidak semua daerah membuka akses APBD ke masyarakat sedetail mungkin. Kalau pun ada, mungkin hanya garis-garis besarnya saja. Padahal, APBD merupakan dokumen penting untuk melihat visi-misi dan jalannya program yang dikerjakan kepala daerah. 

Calon wali kota Samarinda nomor urut 2 Andi Harun punya penilaian sendiri soal ini. Pengalaman 4 periode di DPRD Kaltim, membuat Andi Harun sarat pengalaman dalam proses pembahasan APBD. 

Tak ingin persepsi masyarakat menjadi liar, Andi Harun yang diusung koalisi besar partai peraih kursi di DPRD Samarinda, menjanjikan transparansi APBD kepada masyarakat. Tentu, kata Andi Harun transparansi yang dimaksud harus terukur dan tersistem.

“Artinya, semua lapisan masyarakat silakan mengakses dan mempelajari dokumen APBD. Tapi tentu harus disesuaikan dengan kepentingannya,” ungkapnya.

Kata Andi Harun, di era keterbukaan informasi saat ini, sebenarnya hampir tidak ada celah lagi untuk merahasiakan data sekecil apapun. Apalagi data itu menyangkut APBD yang memang pasti bisa diakses semua lapisan masyarakat.

Namun kata dia, yang terpenting bukan soal mengkases dokumen APBD tersebut. Tapi dia lebih menitikberatkan pada proses politik yang terjadi saat pembahasan APBD di eksekutif dan legislatif dilakukan. 

Kata Andi Harun, sebagai pemegang mandat rakyat, APBD memang harus bisa menerjemahkan semua program dan visi-misi kepala daerah. 

“Kualitas pembangunan tergantung bagaimana proses politik yang terjadi saat APBD dibahas. APBD itu milik rakyat, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar menyentuh masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat,” pungkas Andi Harun. (*)