Badan publik pemda wajib diwakili tim penyelesaian sengketa informasi

Badan publik pemda wajib diwakili tim penyelesaian sengketa informasi

17 Jul 2020 0 By kikaltim2016

SAMARINDA. Komisi Informasi Provinsi Kaltim mengundang sejumlah pihak (16 juli 2020) baik pemohon maupun termohon yang terdiri dari sekolah-sekolah tingkat SLTA dan SMK baik yang ada didalam kota Samarinda mau diluar kota samarinda seperti dari Kabupaten Kutai Kartanegara serta Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim selaku salah satu PPID Pembantu dilingkungan Pemprov Kaltim dan PPID Utama Pemprov Kaltim guna bertemu untuk mendapatkan pengarahan terkait untuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah khususnya berhubungan dengan pasal 30 pada Permendagri No. 3 tahun 2017 yaitu fasilitasi sengketa informasi publik di Komisi Informasi . Semua undangan hadir kecuali dari pihak PPID Utama Pemprov Kaltim .

Permendagri No.3 Tahun 2017 ini diterbitkan dengan tujuan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan layanan informasi dan dokumentasi publik ditingkatan pemda begitupun bila terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan badan publik pemerintah daerah sebagai termohon di komisi informasi dan diharapkan melalui adanya penanganan sengketa dari tim penyelesaian sengketa informasi publik pemda ditiap tingkatan baik pemprov maupun pemkab / pemkot kedepannya sengketa informasi publik yang disebabkan oleh alasan prosedural dapat dicegah untuk tidak terjadi lagi.

Pada pertemuan tersebut para pihak saling berinteraksi dan sedikit banyak mulai menjalin komunikasi untuk kesepahaman awal sebagai bekal bermanfaat nantinya bila dilaksanakan mediasi sebagai pilihan untuk penyelesaian sengketa informasi publik aquo karena mengingat objek informasi yang dimohonkan oleh pemohon relatif sama pada pihak-pihak termohon dan mengingat juga bahwa sekolah-sekolah tingkat SLTA / SMK adalah merupakan UPTD Dinas Pendidikan Pemprov Kaltim maka pada proses selanjutnya terkait penyelesaian sengketa informasi di KIP Kaltim, Sekolah-sekolah akan diwakili dan didampingi oleh Tim Penyelesaian Sengketa Informasi Pemprov kaltim yang diketuai oleh Sekdaprov Kaltim dengan anggota terdiri dari PPID Utama, PPID Pembantu terkait dan unsur biro hukum.

Pertemuan informal seperti ini merupakan salah satu langkah dari KIP Kaltim untuk memberikan pengarahan dan menjembatani komunikasi para pihak diluar persidangan dan mediasi tanpa melanggar hukum acara di komisi informasi guna penyelesaian sengketa informasi publik yang lebih efisien dan efektif mengingat pemahaman akan keterbukaan informasi publik dan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik beserta aturan-aturan teknis terkait seperti Permedagri No.3 Tahun 2017 memang perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.