Berawal dari pejabat yang ‘kipuh’ dimintai informasi terkait data perijinan …

Berawal dari pejabat yang ‘kipuh’ dimintai informasi terkait data perijinan …

13 Jul 2020 0 By senci han

Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KIP Kaltim) untuk periode tahun 2020-2024 dengan tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, pikotest dan wawancara telah selesai dilaksanakan oleh pansel dan timsel dan menghasilkan 10 nama calon anggota per tanggal 10 Juli 2020 . 10 nama calon anggota ini diwajibkan membuat makalah berisi visi dan misi bila terpilih menjadi anggota KIP Kaltim . Proses akhir dari tahapan seleksi calon anggota KIP Kaltim ini adalah penyampaian nama-nama calon anggota KIP Kaltim dari Gubernur Kaltim kepada DPRD Kaltim untuk kemudian dilaksanakan fit n proper test oleh Komisi 1 DPRD Kaltim guna memilih 5 nama anggota KIP Kaltim periode tahun 2020-2024 untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur Kaltim melalui surat keputusan.

Catatan terkait proses seleksi ini merupakan pengalaman, pendapat dan menjadi tanggung jawab pribadi penulis bukan lembaga dan dimaksudkan untuk perbaikan kedepannya dalam pelaksanaan seleksi serupa ataupun seleksi jabatan publik lainnya di kaltim khususnya.

(1) . Tahapan seleksi administrasi : Pada tahapan ini hampir semua persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh pendaftar calon anggota KIP Kaltim telah mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi , Namun ada satu form berisi pernyataan bukan sebagai anggota atau pengurus partai politik merupakan form yang tidak ada dalam Perki No.4 Tahun 2016 . Penulis juga mengisi form pernyataan ini walaupun menurut hemat penulis form ini tidak perlu ada karena sudah ada form pernyataan bersedia mengundurkan dari pengurus / anggota badan publik bila terpilih menjadi anggota komisi informasi dan pengertian badan publik itu juga mencakup partai politik. Pada tahapan seleksi administrasi calon anggota KIP Kaltim tahun 2016-2020 form pernyataan bukan sebagai anggota atau pengurus parpol ini juga tidak ada dicantumkan dalam persyaratan. Kemudian persyaratan tingkat pendidikan minimum SLTA sederajat mestinya juga tidak dicantumkan mengingat persyaratan menjadi anggota Komisi Informasi baik dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maupun Perki No.4 Tahun 2016 tidak ada mencantumkan syarat pendidikan formal minimal kecuali nanti ada revisi UU KIP dan ketentuan tentang syarat minimal jenjang pendidikan formal dicantumkan. Pada tahapan ini penulis lulus seleksi administrasi.

(2). Tahapan tes potensi akademik (tes tertulis) : Pada tahapan ini peserta calon anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024 di minta mengisi jawaban pada soal-soal tes tertulis yang hampir separuhnya mengenai pengetahuan umum diluar pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, komisi informasi, sengketa informasi publik dan hal terkait lainnya dan tidak ada soal bahasa inggris. Pengalaman penulis pada saat seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2016-2020 , soal-soal tes tertulis hampir 2/3 nya berisikan pertanyaan tentang keterbukaan informasi publik, komisi informasi, sengketa informasi publik dan hal terkait lainnya serta soal bahasa inggris. Menurut hemat penulis ada baiknya tes tertulis ini bila dimaksudkan untuk menjaring calon-calon anggota komisi informasi, pertanyaannya sebagian besar berisi hal terkait komisi informasi karena peserta calon anggota komisi informasi walaupun belum pernah bekerja ataupun menjadi anggota komisi informasi adalah wajib untuk mengetahui segala hal mengenai komisi informasi sebagai dasar pengetahuan. Pada tahapan ini penulis lulus seleksi tes tertulis dengan nilai nomor 1 tertinggi diantara peserta lainnya.

(3). Psikotest dan Dinamika Kelompok : pada tahapan ini dilaksanakan psikotest dan dinamika kelompok dalam waktu satu hari pada proses seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024 dan dilaksanakan oleh tim psikolog pemerintah (BKD Pemprov Kaltim) dengan rangkaian psikotest sebagaimana biasanya tanpa adanya tes pauli/tes koran dan kemudian tes dinamika kelompok atau penulis sebut lebih tepatnya simulasi / role play diskusi pada prakteknya selama 20 menit. Pada proses seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2016-2020 psikotest dan dinamika kelompok ini dilaksanakan dua hari oleh tim psikolog independen non pemerintah ,pada hari pertama dilaksanakan psikotest sebagaimana biasanya dengan adanya tes pauli/tes koran dan kemudian tes dinamika kelompok selama 1 jam (60 menit) lalu pada hari kedua psikotest dilanjutkan dengan wawancara tiap calon anggota KIP Kaltim secara bergiliran oleh tim psikolog .

Penulis menyakini pada tahapan inilah bobot nilai penulis anjlok dalam proses seleksi karena psikotest menilai dua hal pokok yaitu potensi diri dan potensi manajerial . Bobot nilai potensi diri, penulis duga diambil dari rangkaian hasil psikotest tertulis sedangkan bobot nilai potensi manajerial diambil dari proses dinamika kelompok atau penulis sebut role play/simulasi diskusi selama 20 menit. Yang menjadi sorotan penulis adalah proses tes dinamika kelompok karena dari sinilah penulis menduga dinilai oleh tim psikolog kurang memenuhi syarat sebagai calon anggota KIP Kaltim dari segi potensi manajerial karena dari aspek yang dinilai dan uraian kompetensi yang dijabarkan mengarah pada proses dinamika kelompok.

Adapun berdasarkan kenyataan yang terjadi pada proses dinamika kelompok selama 20 menit atau yang penulis sebut role play/simulasi diskusi kelompok yang temanya berkisar tentang perencanaan anggaran bukan tema terkait keterbukaan informasi publik , penulis bukannya diam tidak aktif dalam diskusi namun memang tidak menggunakan durasi yang panjang untuk berbicara panjang lebar tapi lebih kepada substansi tema diskusi yaitu penulis meminta kepada peserta lainnya untuk memperjelas maksud alokasi anggaran yang tercantum dalam lembar tema diskusi apakah itu alokasi anggaran untuk satu negara atau satu kabupaten karena tidak ada penjelasannya dalam lembar tema diskusi karena bila salah mengartikannya akan berakibat fatal dalam penentuan jumlah alokasi anggaran pada tiap item yang mau disusun dan diusulkan untuk satu kabupaten , penulis pun diawal-awal diskusi secara cepat dan santai meminta peserta diskusi untuk menunjuk ketua dan sekretaris kelompok yang kemudian disambut oleh peserta lainnya, Penulis tidak ingin menonjolkan diri dalam diskusi walaupun itu bisa dilakukan karena penulis adalah komisioner KIP Kaltim yang masih menjabat, Penulis ingin mendengar, memahami dan memberikan masukan yang penting dalam diskusi dan bekerjasama dengan peserta diskusi lainnya untuk menuntaskan tugas dari tema diskusi. Menurut hemat penulis bila penilaian dalam dinamika kelompok mengacu pada peserta yang ingin menonjokan diri semata dengan durasi bicara yang panjang lebar maka peserta tersebutlah yang mendapat nilai tertinggi dalam kompetensi manajerial dipenilaian psikotest dan dinamika kelompok ini. Ketiadaan wawancara satu persatu secara bergiliran peserta calon anggota dengan tim psikolog juga penulis duga mempengaruhi penilaian utuh dari proses penilaian psikotest dan dinamika kelompok ini.

Dalam Perki No.4 Tahun 2016 pasal 15 ayat (4) berbunyi : ” Hasil psikotest dan dinamika kelompok tidak bersifat menggugurkan namun wajib menjadi bahan pertimbangan tim seleksi “.

Kedepannya penulis berharap apabila psikotest dan dinamika kelompok ini dilaksanakan untuk menyeleksi calon anggota komisi informasi setidaknya tema diskusi berkaitan dengan hal-hal riil / nyata terkait keterbukaan informasi publik dan bukan panjang nya durasi bicara dan penonjolan diri yang diutamakan dalam penilaian diskusi dinamika kelompok melainkan substansi pada tema diskusi terkait problem solving atau pemecahan masalah.

(4). Tahapan wawancara : Proses wawancara pada seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024 dilaksanakan dua hari dan tidak secara perorangan bergiliran peserta calon anggota KIP Kaltim diwawancarai satu persatu oleh timsel melainkan per kelompok. Tiap kelompok berisi 4 orang calon anggota KIP kaltim yang menghadap sekaligus kedepan timsel yang melaksanakan wawancara. Pengalaman penulis pada tahap awal wawancara tiap peserta diberikan waktu 10 menit oleh ketua timsel untuk menyampaikan profil diri, yang telah dilakukan, terobosan-terobosan bila terpilih menjadi anggota dan menjawab tema yang telah dituliskan dimeja tiap peserta calon anggota dengan isi tema yang sama yaitu terkait peran KIP kaltim secara kongkret terkait pelaksanaan pilkada serentak dan pemulihan ekonomi kaltim di era new normal. Pada tahap awal ini penulis menghabiskan waktu 10 menit tanpa menjawab pertanyaan terkait tema namun penulis selipkan di sesi lainnya untuk menjawab soal tema ini ketika pertanyaan dari timsel ada kaitannya . Sedangkan pertanyaan lainnya dari timsel dalam proses wawancara bisa penulis jawab secara tuntas.

Pada proses wawancara seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2016-2020 tiap peserta calon anggota secara bergiliran menghadap timsel satu persatu untuk diwawancarai. wawancara dapat lebih mendalam timsel laksanakan mulai dari menggali pengetahuan, pemahaman hingga jejak rekam calon anggota bahkan kritikan kepada calon anggota hingga menggali kinerja peserta calon anggota yang masih menjabat anggota KIP kaltim namun semua itu hanya didengar antara timsel dengan satu calon anggota yang diwawancarai.

Menurut hemat penulis ada baiknya kedepan untuk timsel bisa fokus mendalami satu persatu calon anggota dalam proses wawancara guna pemberian bobot penilaian yang lebih maksimal, Prosesnya dilakukan orang per orang tidak per kelompok sehingga kemampuan peserta calon anggota betul-betul mandiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan timsel bukan copas ubah suai dari yang didengar dari peserta lainnya apalagi bila pertanyaan itu sama untuk semua peserta dalam tiap kelompok yang diwawancarai sebagaimana proses wawancara dalam seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024 dan bilapun ada peserta yang ditegur ataupun dikritik tidak diketahui oleh calon peserta lainnya dan ini bagian dari menjaga privasi orang lain yang merupakan hak asasi manusia dalam UU KIP apalagi bila teguran atau kritik itu sifatnya masih dugaan. Penulis sendiri mengalami hal itu pada proses wawancara seleksi calon anggota KIP kaltim tahun 2020-2024 walaupun bukan penulis yang ditegur atau dikritik namun ada rasa tidak enak sebagai komisioner KIP kaltim yang masih menjabat mendengar hal seperti itu (privasi orang lain) dipaparkan seperti itu dihadapan peserta calon anggota lainnya.

Dari proses seleksi tahap wawancara secara subjektif penulis membaca gelagat bahwa diantara timsel terjadi juga persaingan dalam memperjuangkan ‘orangnya’ karena timsel ini rata-rata orang yang sudah memahami tentang hak privasi orang lain dan apabila terjadi hak privasi orang lain itu dilanggar diforum wawancara terbuka berarti motifnya memang ada unsur kesengajaan untuk ‘menjatuhkan’ . Penulis menyakini semua anggota timsel paham betul apa itu hak privasi walaupun untuk keterbukaan informasi publik secara utuh penulis meragukan hal itu karena hanya 1 anggota timsel dari Komisi Informasi Pusat sedangkan anggota timsel lainnya tak ada satupun sepengetahuan penulis yang punya jejak rekam pernah bekerja atau terlibat dalam isu dan program keterbukaan informasi publik.

Beberapa hal kejanggalan yang terjadi sebagaimana diuraikan dibagian atas pada proses seleksi calon anggota KIP Kaltim tersebut sedikit banyak penulis analisa merupakan ‘buah campur tangan’ ketua pansel dalam hal ini Kadis Kominfo Prov. Kaltim periode jabatan Mei 2018- Juli 2020.

Sejak periode komisioner KIP Kaltim 2016-2020 dilantik pada 30 mei 2016 hingga saat ini (agustus 2020) tidak ada konflik berarti yang sampai mengganggu hubungan kerja dan berjalannya dukungan administrasi kesekretariatan KIP Kaltim (dalam hal ini Diskominfo Prov.Kaltim) pada pelaksanaan tupoksi komisioner KIP Kaltim. Hal sedikit berbeda terjadi pada periode komisioner KIP Kaltim tahun 2012-2016 dimana sempat terjadi konflik yang signifikan antara komisioner KIP Kaltim dengan Diskominfo Kaltim dan sempat mengganggu hubungan kerja dan dukungan administrasi kesekretariatan KIP kaltim pada pelaksanaan tupoksi komisioner KIP kaltim seperti ditariknya sejumlah staf sekretariat KIP Kaltim oleh Diskominfo dari kantor sekretariat KIP kaltim . Belajar dari hal itu komisioner KIP kaltim periode 2016-2020 semaksimal mungkin untuk meredam potensi konflik walaupun ada dinamika perbedaaan pendapat mengenai hal terkait anggaran dan fasilitas sekretariat namun semua bisa diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan musyawarah serta tidak mengganggu pelaksanaan tupoksi dan independensi komisioner KIP Kaltim dalam penyelesaian sengketa informasi.

Hubungan baik antara komisioner KIP kaltim dengan Diskominfo memang merupakan hal yang mesti terus dijaga dalam bingkai profesionalitas dan independensi dikarenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun komisi informasi merupakan lembaga negara penunjang bersifat mandiri yang berdiri dari pusat hingga daerah namun dukungan administrasi dan keuangan lembaga ini melekat pada kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo didaerah. Sepanjang hubungan kerja yang baik dalam bingkai profesionalitas dan independensi bisa dijalin, ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut bukanlah hambatan dalam pelaksanaan tupoksi komisioner.

Pada periode komisioner KIP Kaltim tahun 2016-2020 sempat mengalami pergantian kepala Dinas Kominfo Kaltim yaitu dari tahun 2016-2018 dijabat AS dan tahun 2018-2020 dijabat DRAD. Pada saat kepala dinas Kominfo dijabat AS tahun 2016-2018 tidak ada persoalan berarti terkait hubungan dan dukungan administrasi keuangan antara diskominfo dengan KIP kaltim.

Mulai muncul persoalan-persoalan begitu kepala dinas Kominfo berganti dari AS ke DRAD namun persoalan-persoalan tersebut sampai akhir masa jabatan ybs didiskominfo bisa diminimalisir dikarenakan yang bermasalah dengan KIP kaltim adalah kepala dinas sedangkan jajaran dibawahnya tidak ada persoalan karena sudah terbiasa bekerjasama secara baik dengan KIP kaltim periode 2016-2020.

Untuk diketahui DRAD ini sebelumnya adalah kepala dinas DMPTSP dan sempat jadi termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik di KIP Kaltim dan sempat mengajukan keberatan atas putusan penyelesaian sengketa informasi KIP Kaltim di PTUN Samarinda namun pengajuan keberatannya ditolak dan putusan KIP kaltim dikuatkan oleh PTUN Samarinda. Walaupun sudah dikuatkan PTUN samarinda , termohon dalam hal ini DRAD sempat berencana untuk mengajukan keberatan atas putusan KIP kaltim ke kasasi Mahkamah Agung saat masih menjabat kepala dinas DMPTSP namun rencana mengajukan kasasi tersebut dibatalkan kepala dinas DPMPTSP yang baru yaitu AS. Namun hingga saat ini daftar informasi yang dikecualikan di dinas DPMPTSP yang jadi acuan layanan informasi publik di dinas tersebut masih produk pada saat DRAD menjabat kepala dinas walaupun pembuatan daftar informasi yang dikecualikan tanpa melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan karena hanya ditetapkan sepihak oleh dinas DPMPTSP tanpa melibatkan PPID Utama dan disetujui oleh Sekda / Gubernur, terlebih lagi sebagian besar daftar informasi yang dikecualikan itu sudah dengan sendirinya batal demi hukum karena sudah di uji melalui persidangan penyelesaian sengketa informasi di KIP Kaltim dan PTUN Samarinda dan hasilnya daftar informasi yang dikecualikan dinas DPMPTSP itu ditolak dan itu merupakan informasi publik.

Sebetulnya persoalan sengketa informasi ini bisa diselesaikan melalui mediasi namun karena mungkin DRAD kepala DPMPTSP saat itu sudah terlalu jauh berpikir nya dikarenakan mungkin ada prosedur dibeberapa perijinan yang tidak sesuai aturan tetap dilaksanakan apalagi dengan adanya isu bahwa kantornya sering dipanggil aparat penegak hukum termasuk KPK maka permohonan informasi dari pemohon yang sebetulnya tidak meminta informasi terlalu jauh seperti itu menjadi dicurigai akan terlalu jauh seperti itu. inilah akibatnya sebagian besar oknum/sosok yang menolak untuk terbuka atas informasi publik itu biasanya ada yang disembunyikan karena apabila tidak ada yang disembunyikan maka permohonan pemohon atas informasi publik yang jelas-jelas memang informasi publik tidak perlu mengalami kendala dan hambatan dengan penolakan alasan prosedural atau bahasa pengecualian.

lalu lanjut ke Persoalan awal antara kepala dinas kominfo DRAD dengan KIP kaltim ini dimulai dari rencana memindahkan kantor sekretariat KIP kaltim dari lingkungan perkantoran Diskominfo Kaltim ke Komplek Perkantoran Bersama Perusda Kaltim yang masih berada di jalur jalan yang sama yaitu Jalan Basuki Rahmat . Dari rencana kepindahan kantor sekretariat inilah mulai bisa dibaca niat tidak baik dari DRAD pada KIP kaltim . Saya selaku komisioner bidang kelembagaan di KIP Kaltim yang memang dalam tupoksi nya menangani persoalan-persoalan terkait kebijakan dan penganggaran selain monev badan publik dan humas KIP Kaltim sejak awal dilantik mei 2016 belum ada perencanaan untuk pindah kantor sekretariat KIP Kaltim karena perhitungannya apabila ada rencana pindah maka hal tersebut tentu saja mesti menyiapkan tambahan alokasi anggaran sementara kondisi keuangan daerah secara makro tahun 2016-2017-2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2015-2014-2013 dan kantor sekretariat KIP kaltim di perkantoran diskominfo kaltim masih bisa digunakan untuk menjalankan tupoksi tinggal menambah peralatan dan perlengkapan. Alasan DRAD selaku kepala diskominfo kaltim saat itu tampak didepan sangat ideal dalam rencana memindahkan kantor sekretariat KIP Kaltim yaitu untuk memberikan dukungan fasilitas memadai bagi KIP Kaltim dan menjaga indepedensi KIP Kaltim agar tidak satu atap dengan kantor badan publik ujarnya kemana-mana termasuk menulis di artikel website diskominfo. Alasan ideal itu bagus-bagus saja sebetulnya apalagi kondisi keuangan daerah menunjang dan alokasi anggarannya memang tersedia dan tidak mengganggu alokasi anggaran lainnya namun dibalik alasan tersebut pada prakteknya sungguh bertolak belakang , selain alasan idealnya agar KIP Kaltim tidak satu atap dengan kantor badan publik terkesan lucu karena ketika pindah kantorpun kantor sekretariat KIP Kaltim tetap satu atap dengan kantor-kantor perusda kaltim yang notabene BUMD atau badan publik juga .

Setelah rencana kepindahan itu menjadi satu keputusan bahkan didukung Gubernur Kaltim dan tentunya Gubernur Kaltim pasti gak akan pernah tahu cerita dibalik kepindahan kantor sekretariat KIP kaltim ini . Setelah keputusan pindah kantor sekretariat itu final maka saya selaku komisioner bidang kelembagaan setelah melalui rapat pleno komisioner KIP kaltim memberikan arahan kepada staf sekretariat untuk mengusulkan alokasi anggaran di RKA/DPA diskominfo tahun 2019 buat rencana kepindahan itu karena ruangan yang akan digunakan adalah ruangan eks sekretariat bawaslu kaltim dimana aliran listriknya sudah terputus , sambungan air bersih juga belum jelas, ruangannya bentuk studio tidak ada sekat-sekat untuk ruangan kerja dan namanya bangunan/ ruangan hampir sekian belas tahun dibiarkan kosong maka banyak yang mesti diperbaiki dan dirapikan agar layak menjadi kantor sekretariat KIP kaltim dan diusulkanlah alokasi anggaran sejumlah Rp 120 juta untuk rehab ruangan agar bisa disekat dan dibagi menjadi ruangan kerja 5 komisioner, ruang sidang, ruang mediasi, ruang staf sekretariat dan panitera serta ruang frontdesk dan bangun toilet serta sambungan listrik dan air bersih. Namun dalam perjalanananya ketika rapat internal untuk penyusunan RKA/DPA diskominfo kadis kominfo DRAD memerintahkan staf perencanaan untuk mengubah nilai 120 juta tadi menjadi hanya 12 juta dengan disertai kalimat “kenyamanan bujur komisioner KIP kaltim nanti ” ….. dan tentunya hal ini irasional dan karena bidang perencanaan diskominfo lebih rasional maka nilai 120 juta tadi tetap dipertahankan dan ketika sudah jadi buku RKA/DPA alias disahkan jadi APBD nilai 120 juta tadi terbaca oleh kadis kominfo DRAD ini dan membuatnya berang dan memerintahkan agar anggaran rehab kantor sekretariat KIP kaltim tersebut dibagi menjadi 3 selain untuk rehab ruang kantor sekretariat baru KIP kaltim juga untuk rehab ruang kudungga (ruangan wiek dulunya) dan ruangan kantor sekretariat kip kaltim yang lama.

Dari kejadian ini sudah bisa dibaca sebetulnya bahwa niatan kadiskominfo DRAD ini terkait rencana kepindahan kantor sekretariat KIP Kaltim lebih condong untuk membuat repot KIP Kaltim agar pelaksanaan tupoksi nya menjadi terhambat dikarenakan untuk menyiapkan rencana kepindahan tersebut KIP Kaltim mesti menonaktifkan layanan penyelesaian sengketa selama 3 bulan karena semua ruangan dibongkar dan direhab bersamaan baik ruang sidang yang lama maupun yang baru ditengah fasilitas ditempat yang baru , lalu untuk apa ada niatan pindah kantor sekretariat KIP kaltim dari kadiskominfo DRAD ini bila pada ujungnya justru dirinya juga yang membuat rencana tersebut tidak sebagaimana yang diomongkannya kemana-mana termasuk tulisannya di artikel website diskominfo. hanya karena pejabat eselon dan staf dibawahnya di diskominfo kaltim lebih rasional dan tanpa tendensi apapun ikhlas membantu maka rencana kepindahan kantor sekretariat KIP kaltim itu akhirnya bisa terlaksana walaupun yang punya ide awal ya kadiskominfo DRAD ini. Lalu apakah setelah kantor sekretariat KIP Kaltim pindah ke area komplek kantor bersama perusda kaltim maka sudah tidak ada persoalan ? tetap ada persoalan dan persoalan berikutnya ini buah dari kebijakan penganggaran kadis kominfo DRAD itu dibagian atas.

Akibat anggaran rehab kantor sekretariat KIP kaltim dibagi 3 maka sekretariat KIP kaltim tidak bisa membuat sambungan listrik baru, sambungan air bersih baru dan membangun toilet sehingga solusinya sambungan listrik masih nyantol ke kantor diskominfo kaltim (nyambung kabel) dan air bersih serta toilet menggunakan fasilitas yang disediakan dikomplek kantor bersama perusda kaltim. Namanya fasilitas kantor bersama tentunya ada kebijakan iuran bulanan bersama dan ini mesti dianggarkan secara bulanan oleh tiap kantor yang ada dikomplek kantor bersama perusda kaltim walaupun sumber anggarannya juga sebagian besar sama-sama dari APBD kaltim dan kantor sekretariat KIP kaltim tentu saja akan mengikuti kebijakan iuran bersama sepanjangan untuk hal yang jelas. Namun jawaban kadis kominfo DRAD untuk kebijakan iuran bersama ini seperti mau mengadu domba antara kantor sekretariat KIP Kaltim dengan kantor2 lainnya disitu karena kadiskominfo DRAD ini menjawab melalui surat tertulis tidak akan mengalokasi anggaran untuk iuran bersama tersebut karena tidak ada anggaran. Dengan jawaban menggantung seperti itu mau tidak mau karena kantor sekretariat KIP kaltim yang berkantor disitu membuat kebijakan membayar secara mandiri untuk tahun 2019 dan tahun 2020 diusulkan untuk dialokasikan dalam DPA Diskominfo kaltim. semestinya hal remeh temeh soal kebijakan anggaran seperti ini tidak perlu terjadi apabila kepala dinaskominfo dalam hal ini PA sekretariat KIP kaltim lebih rasional orangnya dan tanpa tendensi apa-apa namun karena niat awalnya dari PA memang sepertinya tidak baik jadi begitulah perjalanannya walau diawal-awal kami di KIP kaltim berpikir positif saja karena namanya juga kadis kominfo kaltim itu mitra kerja dan kami sama sekali tidak menyangka bisa seperti itu DRAD kadis kominfo kaltim saat itu. Bersambung …..

Penulis : Sencihan (Komisioner KIP Kaltim tahun 2016-2020 dan Calon Anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024)