Catatan dari proses seleksi calon anggota KIP Kaltim 2020-2024 (bagian 1)

Catatan dari proses seleksi calon anggota KIP Kaltim 2020-2024 (bagian 1)

13 Jul 2020 0 By senci han

Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KIP Kaltim) untuk periode tahun 2020-2024 dengan tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, pikotest dan wawancara telah selesai dilaksanakan oleh pansel dan timsel dan menghasilkan 10 nama calon anggota per tanggal 10 Juli 2020 . 10 nama calon anggota ini diwajibkan membuat makalah berisi visi dan misi bila terpilih menjadi anggota KIP Kaltim . Proses akhir dari tahapan seleksi calon anggota KIP Kaltim ini adalah penyampaian nama-nama calon anggota KIP Kaltim dari Gubernur Kaltim kepada DPRD Kaltim untuk kemudian dilaksanakan fit n proper test oleh Komisi 1 DPRD Kaltim guna memilih 5 nama anggota KIP Kaltim periode tahun 2020-2024 untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur Kaltim melalui surat keputusan.

Catatan terkait proses seleksi ini merupakan pengalaman, pendapat dan menjadi tanggung jawab pribadi penulis bukan lembaga dan dimaksudkan untuk perbaikan kedepannya dalam pelaksanaan seleksi serupa ataupun seleksi jabatan publik lainnya di kaltim khususnya.

(1) . Tahapan seleksi administrasi : Pada tahapan ini hampir semua persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh pendaftar calon anggota KIP Kaltim telah mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi , Namun ada satu form berisi pernyataan bukan sebagai anggota atau pengurus partai politik merupakan form yang tidak ada dalam Perki No.4 Tahun 2016 . Penulis juga mengisi form pernyataan ini walaupun menurut hemat penulis form ini tidak perlu ada karena sudah ada form pernyataan bersedia mengundurkan dari pengurus / anggota badan publik bila terpilih menjadi anggota komisi informasi dan pengertian badan publik itu juga mencakup partai politik. Pada tahapan seleksi administrasi calon anggota KIP Kaltim tahun 2016-2020 form pernyataan bukan sebagai anggota atau pengurus parpol ini juga tidak ada dicantumkan dalam persyaratan. Kemudian persyaratan tingkat pendidikan minimum SLTA sederajat mestinya juga tidak dicantumkan mengingat persyaratan menjadi anggota Komisi Informasi baik dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maupun Perki No.4 Tahun 2016 tidak ada mencantumkan syarat pendidikan formal minimal kecuali nanti ada revisi UU KIP dan ketentuan tentang syarat minimal jenjang pendidikan formal dicantumkan. Pada tahapan ini penulis lulus seleksi administrasi.

(2). Tahapan tes potensi akademik (tes tertulis) : Pada tahapan ini peserta calon anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024 di minta mengisi jawaban pada soal-soal tes tertulis yang hampir separuhnya mengenai pengetahuan umum diluar pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, komisi informasi, sengketa informasi publik dan hal terkait lainnya dan tidak ada soal bahasa inggris. Pengalaman penulis pada saat seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2016-2020 , soal-soal tes tertulis hampir 2/3 nya berisikan pertanyaan tentang keterbukaan informasi publik, komisi informasi, sengketa informasi publik dan hal terkait lainnya serta soal bahasa inggris. Menurut hemat penulis ada baiknya tes tertulis ini bila dimaksudkan untuk menjaring calon-calon anggota komisi informasi, pertanyaannya sebagian besar berisi hal terkait komisi informasi karena peserta calon anggota komisi informasi walaupun belum pernah bekerja ataupun menjadi anggota komisi informasi adalah wajib untuk mengetahui segala hal mengenai komisi informasi sebagai dasar pengetahuan. Pada tahapan ini penulis lulus seleksi tes tertulis dengan nilai 3 besar tertinggi diantara peserta lainnya.

(3). Psikotest dan Dinamika Kelompok : pada tahapan ini dilaksanakan psikotest dan dinamika kelompok dalam waktu satu hari pada proses seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024 dan dilaksanakan oleh tim psikolog pemerintah (BKD Pemprov Kaltim) dengan rangkaian psikotest sebagaimana biasanya tanpa adanya tes pauli/tes koran dan kemudian tes dinamika kelompok atau penulis sebut lebih tepatnya simulasi / role play diskusi pada prakteknya selama 20 menit. Pada proses seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2016-2020 psikotest dan dinamika kelompok ini dilaksanakan dua hari oleh tim psikolog independen non pemerintah ,pada hari pertama dilaksanakan psikotest sebagaimana biasanya dengan adanya tes pauli/tes koran dan kemudian tes dinamika kelompok selama 1 jam (60 menit) lalu pada hari kedua psikotest dilanjutkan dengan wawancara tiap calon anggota KIP Kaltim secara bergiliran oleh tim psikolog .

Penulis menyakini pada tahapan inilah bobot nilai penulis anjlok dalam proses seleksi karena psikotest menilai dua hal pokok yaitu potensi diri dan potensi manajerial . Bobot nilai potensi diri, penulis duga diambil dari rangkaian hasil psikotest tertulis sedangkan bobot nilai potensi manajerial diambil dari proses dinamika kelompok atau penulis sebut role play/simulasi diskusi selama 20 menit. Yang menjadi sorotan penulis adalah proses tes dinamika kelompok karena dari sinilah penulis menduga dinilai oleh tim psikolog kurang memenuhi syarat sebagai calon anggota KIP Kaltim dari segi potensi manajerial karena dari aspek yang dinilai dan uraian kompetensi yang dijabarkan mengarah pada proses dinamika kelompok.

Adapun berdasarkan kenyataan yang terjadi pada proses dinamika kelompok selama 20 menit atau yang penulis sebut role play/simulasi diskusi kelompok yang temanya berkisar tentang perencanaan anggaran bukan tema terkait keterbukaan informasi publik , penulis bukannya diam tidak aktif dalam diskusi namun memang tidak menggunakan durasi yang panjang untuk berbicara panjang lebar tapi lebih kepada substansi tema diskusi yaitu penulis meminta kepada peserta lainnya untuk memperjelas maksud alokasi anggaran yang tercantum dalam lembar tema diskusi apakah itu alokasi anggaran untuk satu negara atau satu kabupaten karena tidak ada penjelasannya dalam lembar tema diskusi karena bila salah mengartikannya akan berakibat fatal dalam penentuan jumlah alokasi anggaran pada tiap item yang mau disusun dan diusulkan untuk satu kabupaten , penulis pun diawal-awal diskusi secara cepat dan santai meminta peserta diskusi untuk menunjuk ketua dan sekretaris kelompok yang kemudian disambut oleh peserta lainnya, Penulis tidak ingin menonjolkan diri dalam diskusi walaupun itu bisa dilakukan karena penulis adalah komisioner KIP Kaltim yang masih menjabat, Penulis ingin mendengar, memahami dan memberikan masukan yang penting dalam diskusi dan bekerjasama dengan peserta diskusi lainnya untuk menuntaskan tugas dari tema diskusi. Menurut hemat penulis bila penilaian dalam dinamika kelompok mengacu pada peserta yang ingin menonjokan diri semata dengan durasi bicara yang panjang lebar maka peserta tersebutlah yang mendapat nilai tertinggi dalam kompetensi manajerial dipenilaian psikotest dan dinamika kelompok ini. Ketiadaan wawancara satu persatu secara bergiliran peserta calon anggota dengan tim psikolog juga penulis duga mempengaruhi penilaian utuh dari proses penilaian psikotest dan dinamika kelompok ini.

Dalam Perki No.4 Tahun 2016 pasal 15 ayat (4) berbunyi : ” Hasil psikotest dan dinamika kelompok tidak bersifat menggugurkan namun wajib menjadi bahan pertimbangan tim seleksi “.

Kedepannya penulis berharap apabila psikotest dan dinamika kelompok ini dilaksanakan untuk menyeleksi calon anggota komisi informasi setidaknya tema diskusi berkaitan dengan hal-hal riil / nyata terkait keterbukaan informasi publik dan bukan panjang nya durasi bicara dan penonjolan diri yang diutamakan dalam penilaian diskusi dinamika kelompok melainkan substansi pada tema diskusi terkait problem solving atau pemecahan masalah.

(4). Tahapan wawancara : Proses wawancara pada seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024 dilaksanakan dua hari dan tidak secara perorangan bergiliran peserta calon anggota KIP Kaltim diwawancarai satu persatu oleh timsel melainkan per kelompok. Tiap kelompok berisi 4 orang calon anggota KIP kaltim yang menghadap sekaligus kedepan timsel yang melaksanakan wawancara. Pengalaman penulis pada tahap awal wawancara tiap peserta diberikan waktu 10 menit oleh ketua timsel untuk menyampaikan profil diri, yang telah dilakukan, terobosan-terobosan bila terpilih menjadi anggota dan menjawab tema yang telah dituliskan dimeja tiap peserta calon anggota dengan isi tema yang sama yaitu terkait peran KIP kaltim secara kongkret terkait pelaksanaan pilkada serentak dan pemulihan ekonomi kaltim di era new normal. Pada tahap awal ini penulis menghabiskan waktu 10 menit tanpa menjawab pertanyaan terkait tema namun penulis selipkan di sesi lainnya untuk menjawab soal tema ini ketika pertanyaan dari timsel ada kaitannya . Sedangkan pertanyaan lainnya dari timsel dalam proses wawancara bisa penulis jawab secara tuntas.

Pada proses wawancara seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2016-2020 tiap peserta calon anggota secara bergiliran menghadap timsel satu persatu untuk diwawancarai. wawancara dapat lebih mendalam timsel laksanakan mulai dari menggali pengetahuan, pemahaman hingga jejak rekam calon anggota bahkan kritikan kepada calon anggota hingga menggali kinerja peserta calon anggota yang masih menjabat anggota KIP kaltim namun semua itu hanya didengar antara timsel dengan satu calon anggota yang diwawancarai.

Menurut hemat penulis ada baiknya kedepan untuk timsel bisa fokus mendalami satu persatu calon anggota dalam proses wawancara guna pemberian bobot penilaian yang lebih maksimal, Prosesnya dilakukan orang per orang tidak per kelompok sehingga kemampuan peserta calon anggota betul-betul mandiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan timsel bukan copas ubah suai dari yang didengar dari peserta lainnya apalagi bila pertanyaan itu sama untuk semua peserta dalam tiap kelompok yang diwawancarai sebagaimana proses wawancara dalam seleksi calon anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024 dan bilapun ada peserta yang ditegur ataupun dikritik tidak diketahui oleh calon peserta lainnya dan ini bagian dari menjaga privasi orang lain yang merupakan hak asasi manusia dalam UU KIP apalagi bila teguran atau kritik itu sifatnya masih dugaan. Penulis sendiri mengalami hal itu pada proses wawancara seleksi calon anggota KIP kaltim tahun 2020-2024 walaupun bukan penulis yang ditegur atau dikritik namun ada rasa tidak enak sebagai komisioner KIP kaltim yang masih menjabat mendengar hal seperti itu (privasi orang lain) dipaparkan seperti itu dihadapan peserta calon anggota lainnya….. (Bersambung)….

Penulis : Sencihan (Komisioner KIP Kaltim tahun 2016-2020 dan Calon Anggota KIP Kaltim tahun 2020-2024)