Sistem informasi pajak daerah PPU contoh optimalisasi KIP menyambut IKN di Kaltim

Sistem informasi pajak daerah PPU contoh optimalisasi KIP menyambut IKN di Kaltim

22 Nov 2019 0 By kikaltim2016

Kunjungan Bawaslu Penajam Paser Utara ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tanggal 21 Nopember 2019. Komisioner Bawaslu PPU didampingi staf diterima Komisioner KIP Kaltim M.Khaidir, Sencihan serta staf Elli Akbar, Irfani Kholidi.

Tujuan kunjungan Bawaslu PPU ke KIP Kaltim untuk berdiskusi soal penguatan kapasitas layanan digital informasi publik via web, medsos dan aplikasi . Komisioner KIP Kaltim dalam pertemuan kunjungan menjelaskan bahwa beberapa saat yang lalu KIP kaltim melaksanakan KI Kaltim Awards untuk penganugerahan web dan aplikasi badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan dan layanan informasi publik.

Berbeda dengan monitoring dan evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik sebagaimana biasa yang sudah dijalankan komisi informasi diseluruh Indonesia yang mengunakan kuesioner untuk dijawab oleh responden badan publik dengan indikator penilaian keterbukaan informasi publik tidak hanya web,aplikasi dan medsos tapi juga layanan offline (frontdesk) dan kearsipan badan publik sedangkan KI Kaltim Awards utk web dan aplikasi awards lebih menitikberatkan penilaian pada layanan digital keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan dan kemudahan akses publik jadi bukan lomba pembuatan web atau aplikasi. Pada KI Kaltim Awards untuk web dan aplikasi awards badan publik juga minimal dari salah isi, keteledoran atau kekurangpaham responden dalam mengisi kuesioner seperti monev pemeringkatan KIP badan publik karena sistem monitoringnya langsung search , collecting data dan nilai . web atau aplikasi yang baru dibuat jelang penganugerahan tentu saja tidak akan terdeteksi karena salah satu metode search adalah menggunakan google.

Dalam pertemuan diskusi juga disarankan kepada Bawaslu PPU untuk bisa mencontoh web Bawaslu RI (Bawaslu Pusat) sebagai standar layanan digital informasi publik selebihnya pengembangan aplikasi dan penggunaan media sosial. Sedangkan untuk di Penajam Paser Utara sendiri saat ini belum tampak optimalisasi Diskominfo /PPID setempat dalam layanan digital informasi publik, Bawaslu disarankan mencontoh semangat untuk maju BPKAD PPU dalam mengelola keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi pajak daerah http://www.pajakdaerahpenajam.com/ dimana semangat dan implementasi optimal seperti itu dibutuhkan kedepannya dalam menyambut PPU sebagai salah satu lokasi Ibukota Negara Republik Indonesia yang baru .