SAMARINDA. Komisioner KI Kaltim Lilik Rukitasari menghadiri dan memberi masukan dalam workshop kurikulum bertema ” Pendidikan ilmu hukum yang unggul dan berciri khas sosial kemasyarakatan serta kewilayahan kalimantan ” yang diselenggarakan Program Magister Fakultas Hukum -Universitas Mulawarman, bertempat di aula gedung b lt. 3 FH-Unmul (3/9).
Dalam workshop tersebut Lilik Rukitasari memberikan masukan untuk mata kuliah bidang hukum kenegaraan di mata kuliah penyelesaian sengketa ketatanegaraan di masukan pula sengketa yang terjadi di lembaga-lembaga kuasi negara misalnya di Komisi Informasi atau lembaga lain agar mahasiswa memiliki wawasan buat keberadaan lembaga kuasi negara, juga tentang mata kuliah law and election perlu di beri juga pemahaman sengketa informasi pemilu dalam rangka membangun demokrasi yg berkualitas, serta politik hukum Kebijakan publik dgn mengedepankan prinsip normatif azas2 umum pemerintahan yang baik dan juga meminta unmul untuk dpt mengenalkan dan mensosialisasikan prinsip keterbukaan dalam pengajarannya agar dapat membangun pemikiran keterbukaan.
memang pada kurikulum pendidikan hukum tahun 2017 pada mata kuliah hukum administrasi negara ada materi tentang penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi namun baru sedikit yang diulas dalam teorinya belum menyeluruh sehingga diharapkan kedepannya mata kuliah pada pendidikan hukum ada yang fokus pada materi atau bahan ajar terkait teori dan pelaksanaan hukum administrasi negara pada lembaga-lembaga kuasi negara.
