Quick count memang bukan hasil resmi tapi alat bantu cegah kecurangan

Quick count memang bukan hasil resmi tapi alat bantu cegah kecurangan

27 Jun 2018 0 By kikaltim2016

 

peserta-pilgub-kaltim-2018_20180623_195011

Berita terkait Pilgub Kaltim Tahun 2018 :

Unggul Hasil Hitung Cepat Lembaga Survei, Isran Noor Minta Pendukungnya tak Berlebihan

Lawannya Unggul Hitung Cepat, Paslon Nomor Urut 4 Belum Akan Memberikan Ucapan Selamat

 

Hitung cepat atau jajak cepat (bahasa Inggrisquick count) adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentasehasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Berbeda dengan survei perilaku pemilih, survei pra-pilkada atau survei exit poll, hitung cepat memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi, karena hitung cepat menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Selain itu, hitung cepat bisa menerapkan teknik sampling probabilitas sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasisecara tepat.

Hitung cepat lazim dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu. Tujuan dan manfaat dari hitung cepat adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembanding yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara. Dengan hitung cepat, hasil pemilu dapat diketahui dengan cepat pada hari yang sama ketika pemilu diadakan. Jauh lebih cepat dibandingkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memakan waktu lebih kurang dua minggu. Selain itu dengan hitung cepat biaya yang dibutuhkan jauh lebih hemat daripada melakukan penghitungan secara keseluruhan.

Pada pemilihan langsung kepala daerah pertama kali di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pokja 30 bersama National Democratic Institute mengelar quick count atau hitung cepat pertama dalam sejarah pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia –> Hasil Quick Count Pokja 30 & NDI tidak berbeda jauh dengan hasil akhir KPUD di Pilkada Kukar Tahun 2005


 

 

Quick count

 

sekilas info sejarah Quick Count atau Hitung cepat dalam pemilu dan pilkada di Indonesia. 

Mengapa penting untuk mengetahui seluk beluk, sejarah lahirnya dan perkembangan quick count di Indonesia sejak 2004? Karena hasil quick count beberapa lembaga yang memperkenalkan hitung cepat ini tidak pernah meleset dari hasil perhitungan suara resmi dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan ini dikemukan oleh Rustam Ibrahim dalam kicauannya di akun Twitter, @rustamIbrahim.

Sebagai informasi, Rustam adalah pemimpin Badan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang merupakan salah satu pionir lembaga yang sering menyelenggarakan jajak pendapat serta hitung cepat serta lembaga yang pertama kali memperkenalkan metode hitung cepat dalam Pemilu 2004. Pada saat itu, LP3ES mempublikasikan hasil quick count-nya yang hampir sesuai dengan hasil hitung KPU dan mempunyai margin of error yang sangat kecil.

Keahlian LP3ES melakukan quick count karena pada era Orde Baru lembaga itu mengirimkan sejumlah stafnya untuk belajar polling ke berbagai negara seperti Filipina, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sejak masa Orde Baru, tutur Roestam, LP3ES sebenarnya sudah melaksanakan polling atau survei. Hanya saja, pada masa itu tidak terlalu menyentuh isu politik, karena pasti dilarang.

LP3ES, kemudian mencoba menerapkan metode hitung cepat itu secara diam-diam di Indonesia pada Pemilu 1997 untuk melihat apakah ada kecurangan dalam penghitungan suara,” ujar dia. Hasilnya memang menunjukkan ada perbedaan angka yang signifikan antara quick count LP3ES dengan hasil PPI (Panitia Pemilihan Indonesia).

Mengapa penting membahas sejarah quick count di Indonesia? Kedelapan atau semua lembaga survey yang melakukan proses hitung cepat pada Pilpres 2014 yaitu Litbang Kompas, RRI, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), CSIS-Cyrus, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia (IPI), Poltracking Institute, dan Populi Center, banyak orang mengakuinya merupakan lembaga kredibel dan tidak asal-asalan serta mempertaruhkan nama baik lembaga mereka. Namun terjadi perbedaan dengan hasil quick count lembaga lain yang dipertanyakan kualitas dan metodologinya.

Hasil Quick Count Pilpres 2014 Versi 5 Lembaga Survey

Sehingga menjadi aneh, ketika kubu Prabowo – Hatta menyatakan bahwa 8 lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi – JK adalah bayaran dan manipulasi serta menyatakan 4 hasil quick count lembaga yang memenangkan mereka paling dipercaya. Tidak heran seorang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dengan gigih mempertahankan kebenaran hasil dan proses quick count lembaganya atas Pilpres 2014 merupakan bagian dari tanggung jawab keilmuan.

Kalau ada perbedaan antara empat yang datang di sini beda dengan apa yang dilansir KPU, saya percaya KPU yang salah. Bukan kita yg salah, KPU. Pasti ada proses kecurangan dari proses rekapitulasi dari bawah hingga tingkat pusat. Karena penghitungan berjenjang itu berpotensi kecurangan,” tegas Burhanudin.

Kultwit Sejarah Quick Count Sejak Tahun 2004

Lembaga quick count memang tidak selalu benar, namun bukan masalah benar atau salah yang menjadi isu utama tetapi yang paling penting itu tidak bohong, setia pada metodologi, dan dapat menjadi alat untuk melawan kecurangan oleh lembaga Pemilu yang dikendalikan Pemerintah. Berikut adalah kultwit @rustamIbrahim, tentang sejarah quick count di Indonesia sejak 2004 yang mungkin dapat sedikit mengetahui sejarah lahirnya lembaga hitung cepat di negeri kita ini.

1. Demi menghargai kebenaran dan obyektivitas ilmiah, sore ini saya kultwit fakta2 sejarah hasil Quick Count Pilpres dibanding Real Count KPU

2. Fakta2 sejarah hasil Quick Count saya sampaikan karena tampaknya ada yang sengaja berupaya mendelegitimasi lembaga survei maupun hasil QC.

3. Quick Count pertama kali diperkenalkan LP3ES dalam Pilpres 2004. Waktu itu hanya LP3ES satu2nya lembaga penelitian yang melakukan QC

4. Pada tanggal 6 Juli 2004 LP3ES mengumumkan di depan media dalam & luar negeri hasil Quick Count Pilpres langsung pertama di era reformasi

5.Waktu itu 5 pasangan Capres bersaing:SBY-JK, Mega-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono, Hamzah Haz-Agum Gumelar dan Wiranto – Salahudin Wahid

6. Berdasarkan Quick Count, LP3ES menyatakan bahwa yang maju ke putaran kedua adalah: SBY-JK dengan 33,2% dan Mega-Hasyim Muzadi 26,0%

7. Ternyata hasil KPU (26 Juli 2004) menunjukkan SBY-JK: 33,6% dan Mega-Hasyim 26.6%. Sementara Quick Count LP3ES 33,2% dan 26.0%

8. Hal ini memberikan FAKTA PERTAMA betapa akuratnya hasil Quick Count jika dilakukan dengan metodologi ilmiah untuk tujuan yang baik

9. Pada Pilpres putaran kedua 20 September 2004, kembali LP3ES melakukan Quick Count. Hasilnya SBY-JK 61,2% dan Mega-Hasyim 38,8%

10. Sementara itu hasil KPU yang diumumkan tanggal 4 Oktober 2004: SBY – JK 60,62% dan Mega-Hasyim 39,38%

11.Ini FAKTA SEJARAH KEDUA akuratnya Quick Count dlm Pilpres 2004. QC LP3ES SBY-JK 61,2% Mega-Hasyim 38,8%. Real Count KPU 60,6% vs 39,4%

12. Fakta sejarah Pilpres 2004 itu dengan gamblang menunjukkan bahwa antara Quick Count dengan Real Count selisihnya hanya sekitar 1%

13. Dalam Pilpres 2009 di samping LP3ES sudah ada beberapa lembaga lain melaksanakan Quick Count. Ada 2 LSI dan Cyrus

14. Dalam Pilpres 2009 ada 3 pasangan yang bersaing: SBY-Boediono, Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla – Wiranto

15. Tanggal 5 Juli 2009 beberapa lembaga survei mengumumkan hasil Quick Count masing-masing

16. Hasil LP3ES, SBY-Boediono : 59,89%, Megawati – Prabowo 27,61% dan JK – Wiranto 12,55%

17. Hasil Lingkaran Survei Indonesia (Denny JA) SBY-Boediono 60,61% , Megawati – Prabowo 27,4% dan JK – Wiranto 12,59%

18. Hasil Quick Count Lembaga Survei Indonesia (Burhanuddin Muhtadi) SBY-Boediono 60,85% , Megawati – Prabowo 26,51% dan JK Wiranto 12,64%

19. Hasil Quick Count Puskaptis SBY-Boediono 58,20% , Megawati – Prabowo 28,00% dan JK Wiranto 13,80%

20. Sementara itu hasil KPU yg baru diumumkan 4 Oktober 2009 menghasilkan SBY.Boediono, 60,80%, Mega – PS 26,79% dan JK – Wiranto 12,41%

21. Hasil itu menunjukkan FAKTA SEJARAH KETIGA betapa akuratnya hasil Quick Count dibanding Real Count KPU diperlihatkan dalam Pilpres 2009

22. FAKTA SEJARAH KEEMPAT sampai dengan Pilpres 2009 tidak ada lembaga survei yang berbeda signifikan dalam hasil2 yang mereka presentasikan

23. FAKTA SEJARAH KELIMA sampai dgn Pilpres 2009 tdk ada lembaga survei yg berbeda signifikan dalam hasil2 mereka dibanding Real Count KPU

24. Jadi salahkan kalau nanti orang mempertanyakan jika terjadi perbedaan signifikan antara hasil Real Count KPU dengan hasil Quick Count???

25. Jadi salahkan kalau nanti orang mempersoalkan KPU curang jika terjadi beda signifikan hasil Real Count KPU dengan hasil Quick Count???

26. Kesimpulan 1: BELUM PERNAH ADA PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA HASIL QUICK COUNT DENGAN REAL COUNT KPU dlm sejarah Pilpres Indonesia sd 2009

27. Kesimpulan 2: BELUM PERNAH ADA PERBEDAAN SIGNIFIKAN DLM HASIL SESAMA LEMBAGA2 QUICK COUNT dalam sejarah Indonesia, kecuali Pilpres 2014

28. Mendelegitimasi lembaga Quick Count hanya utk membenarkan seseorang jadi Presiden hanya akan merusak perkembangan demokrasi Indonesia

29. Menghilangkan kepercayaan rakyat kpd lembaga QC yg menyumbang sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, hanya membuat demokrasi mundur

30. Kepada kaum intelektual Indonesia saya berharap janganlah sampai loyalitas politik membuat kita menolak kebenaran dan obyektivitas ilmiah

31. Menurut saya, permintaan KPI agar lembaga penyiaran tidak tayangkan hasil Quick Count tidak benar. Justru tetap perlu ada sbg alat kontrol

32. Saya berharap media televisi dan media online tetap cantumkan hasil Quick Count s.d hasil KPU 22 Juli 2014 sbg alat kontrol dan perbandingan