Keterbukaan Data, Indonesia Masih Tertinggal

14 Okt 2017 0 By kikaltim2016

2017_10_13-13_26_05_56a4c1318b7610f1324dd6a46d9cde69

 

Rendahnya keterbukaan data, khususnya di industri ekstraktif berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan persaingan tidak sehat antar-pelaku usaha.

Tingkat transparansi data Indonesia masih tertinggal di kawasan Asia Pasifik. Indikator keterbukaan data yang dikutip Indeks Tata Kelola Sumber Daya 2017 menempatkan Indonesia di bawah Australia, India, dan Filipina. Kurangnya transparansi ini dapat berakibat negatif pada sektor ekstraktif.

Rendahnya keterbukaan data, khususnya di industri ekstraktif berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan dan persaingan tidak sehat antar-pelaku usaha tambang. Selain itu, juga membuka peluang terjadinya monopoli terselubung, pencucian uang, hingga tindak korupsi. Berbagai kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya pemasukan negara dari sektor yang menyumbang PDB sebesar 7,2 persen pada 2016.

Sejumlah inisiatif untuk mendorong peningkatan transparansi telah diterapkan di Indonesia, seperti Extractive Transparency Initiative (EITI) dan Open Government Partnership (OGP). EITI merupakan standar global di sektor ekstraktif yang melakukan perbandingan antara pembayaran perusahaan migas dan minerba dengan penerimaan pemerintah. Sedangkan OGP adalah kemitraan antar-negara yang beranggotakan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. OGP bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. sumber  https://katadata.co.id/infografik/2017/10/13/keterbukaan-data-indonesia-masih-tertinggal